PHRI Perkirakan Penurunan Tren Pergerakan Wisatawan Selama Libur Lebaran
Jakarta (BERITA HARIAN ONLINE) – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) memperkirakan bahwa tren pergerakan wisatawan selama masa libur Lebaran tahun 2025 akan menurun dibandingkan tahun sebelumnya.
“Kami sedang melakukan survei mengenai hal ini, namun secara umum, dari laporan beberapa anggota PHRI di daerah, trennya memang menurun dibandingkan tahun 2024. Peningkatan okupansi juga hanya berlangsung singkat, sekitar tiga atau empat hari, dan setelah itu turun secara drastis, misalnya dari 80 atau 90 persen menjadi hanya 20 persen, bahkan ada yang lebih rendah,” ungkap Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran saat dihubungi BERITA HARIAN ONLINE melalui telepon dari Jakarta, Jumat.
Yusran menjelaskan bahwa tren penurunan ini terlihat dari persentase penggunaan berbagai moda transportasi yang diakui pemerintah turun menjadi 30 persen.
Penurunan tren juga terjadi di sektor akomodasi seperti hotel dan restoran, yang disebabkan oleh penurunan daya beli masyarakat. Fenomena ini disayangkan karena biasanya masyarakat berusaha untuk pulang kampung saat Lebaran.
“Daya beli yang terganggu ini terlihat dari situasi ekonomi yang tidak baik. Banyak terjadi PHK, dinamika kebijakan dalam negeri yang belum kondusif,” jelasnya.
Faktor lain yang diperhatikan adalah meningkatnya kasus pinjaman online (pinjol), yang menurutnya merupakan indikator bahwa situasi di Indonesia tidak stabil, sehingga banyak masyarakat memilih tidak mudik.
Yusran menambahkan bahwa meskipun ada beberapa daerah yang mengalami peningkatan okupansi, tren ini tidak akan bertahan lama meskipun periode libur Lebaran kali ini cukup panjang. Contohnya adalah daerah di Pulau Jawa seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur, serta Bali dan Sumatera Barat yang mengalami pergerakan wisatawan antarprovinsi cukup tinggi.
“Permasalahan kita adalah bahwa tingkat okupansi yang diharapkan tidak dapat bertahan lama karena kita mengalami low season yang parah selama bulan puasa, sehingga target tidak tercapai, dan setelahnya langsung turun drastis,” ujar Yusran.
Selain melakukan survei, PHRI juga telah beberapa kali bertemu dan berkoordinasi dengan Kementerian Pariwisata untuk mengatasi masalah ini. Namun, efisiensi anggaran membuat kementerian dan lembaga kesulitan dalam menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan hotel dan restoran seperti biasanya.
Menurutnya, kegiatan pemerintah dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi daerah yang tidak memiliki banyak destinasi wisata, seperti Makassar.
PHRI telah mengajukan surat kepada Menteri Keuangan hingga Presiden Prabowo Subianto untuk membahas masalah ini.
Dalam kesempatan tersebut, Yusran berharap pemerintah dapat mendorong investor untuk membangun fasilitas akomodasi di sekitar destinasi wisata, seperti yang dilakukan sebelumnya dengan memperkenalkan lima Destinasi Super Prioritas (DSP).
Sektor akomodasi juga dapat tumbuh jika pemerintah sering menyelenggarakan acara besar seperti Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua.
“Kita setuju dengan efisiensi, tetapi harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak berdampak negatif pada keberlangsungan akomodasi. Bukan berarti kita tidak mau mencari pasar baru, tetapi dalam jangka pendek, pemerintah harus mengambil tindakan,” tegasnya.
Yusran menekankan bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk memperbaiki sektor pariwisata Indonesia, baik dari sisi regulasi, investasi, maupun penguatan peran pariwisata dalam perekonomian nasional.
