Perdana Menteri Malaysia Bahas Konflik Laut Sulawesi di Dewan Rakyat
Kuala Lumpur (BERITA HARIAN ONLINE) – Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, menguraikan isu sengketa perbatasan maritim dengan Indonesia di Laut Sulawesi, dalam sesi tanya jawab di Dewan Rakyat Malaysia, Selasa.
Anwar menekankan bahwa kesepakatan final dengan Indonesia terkait sengketa ini belum tercapai.
“Masalah perbatasan Laut Sulawesi berkaitan dengan kedaulatan nasional dan tidak akan diputuskan dengan tergesa-gesa. Pembicaraan dengan Indonesia masih berlangsung, namun belum ada kesepakatan yang disahkan,” ujar Anwar.
Ia menegaskan bahwa persoalan batas negara bukan perkara sepele karena menyangkut kedaulatan. Malaysia, katanya, tidak akan menyerahkan satu inci pun wilayah, baik itu laut, darat, maupun udara dengan mudah.
Anwar mengingatkan bahwa pada tahun 1996, ia pernah ditugaskan untuk berdiskusi dengan Presiden Soeharto mengenai Pulau Sipadan dan Ligitan. Akhirnya, Mahkamah Internasional (ICJ) pada tahun 2002 memutuskan bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan adalah milik Malaysia.
Mengenai masalah Laut Sulawesi, Anwar menyatakan bahwa Malaysia terikat oleh perjanjian internasional.
Dia menegaskan bahwa Malaysia tidak ingin menyerahkan atau kehilangan batas negara begitu saja, seperti yang terjadi pada sengketa Pulau Batu Puteh dengan Singapura.
“Pulau Batu Puteh itu ‘penyerahan’ yang terlalu mudah,” katanya.
Anwar juga menyebutkan bahwa dalam kunjungan kenegaraannya ke Indonesia baru-baru ini, ia bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto dan secara khusus mendiskusikan sengketa Laut Sulawesi.
Dalam pertemuan tersebut, PM Anwar menyebutkan bahwa Presiden Prabowo mengusulkan agar masalah tersebut dirundingkan dan diselesaikan dengan keputusan yang saling menguntungkan bagi kedua negara.
Prabowo menyarankan, “Pak Anwar, sementara runding ini, sudah berpuluh-puluh tahun. Tak bolehkah buat seperti kita lakukan dengan Thailand, yang disepakati dengan kerajaan Kelantan yaitu Malaysia-Thailand Joint Authority (MTJA) atau Joint Development Authority dengan Vietnam,” ungkap Anwar.
Anwar menyatakan bahwa dalam pertemuan tersebut, isu Laut Sulawesi harus melibatkan persetujuan dari Pemerintah Negeri Sabah. Hingga kini belum ada persetujuan dari Pemerintah Sabah, Malaysia, maupun Indonesia.
Dia menyatakan bahwa pertemuan untuk membahas sengketa Laut Sulawesi akan kembali dilaksanakan pada 29 Juli 2025 di Jakarta.
