Politisi PDIP Pastikan Tidak Ada Pajak untuk Kantin Sekolah
Jakarta (BERITA HARIAN ONLINE) – Ida Mahmudah, seorang politisi dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, menegaskan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno, tidak akan mendukung penerapan pajak bagi pedagang kantin sekolah sebagaimana diusulkan.
“Saya yakin Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Mas Pram dan Bang Doel, tidak akan menyetujui atau mengimplementasikan kebijakan tersebut,” ujar Ida dalam pernyataan tertulisnya di Jakarta, Senin, merespons rencana pengenaan pajak bagi pedagang kantin sekolah di Jakarta yang sebelumnya diusulkan oleh Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Sutikno.
Ida menekankan bahwa kebijakan tersebut tidaklah tepat, mengingat pedagang kantin sekolah merupakan bagian dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang seharusnya diberi dukungan dengan berbagai kemudahan, termasuk akses permodalan, bukan malah dibebani pajak.
Pemprov DKI Jakarta sendiri berencana untuk menyalurkan bantuan senilai Rp300 miliar bagi pelaku UMKM.
“Saya mohon agar para pelaku usaha atau pedagang kantin sekolah, kantin karyawan hingga ojek online (ojol) tidak merasa khawatir. Percayakan sepenuhnya kepada Mas Pram dan Bang Doel yang pasti akan membuat kebijakan berpihak kepada rakyat kecil,” tegas Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta itu.
Ida juga mengimbau para legislator DPRD DKI Jakarta lainnya untuk bersikap lebih bijak, agar tidak menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat kecil di tengah ketidakpastian ekonomi global dan regional.
“Mari kita bersama menjaga suasana yang tenang dan kondusif, termasuk bagi pelaku UMKM di Jakarta,” tambahnya.
Dia menyarankan bahwa jika tujuannya adalah meningkatkan pendapatan dari sektor pajak, sebaiknya dilakukan melalui digitalisasi pajak secara online guna mengurangi kebocoran.
“Sebaiknya dibangun sistem pajak realtime, tetapi mengapa dari dulu tidak pernah terealisasi? Jika kebocoran ini dapat dicegah, saya yakin pendapatan dari sektor pajak akan lebih tinggi,” ungkap Ida.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengalokasikan dana sebesar Rp300 miliar untuk mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mengembangkan usahanya.
“Kita menyediakan anggaran hampir Rp300 miliar untuk UMKM,” kata Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno setelah menghadiri acara Lebaran di Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu (5/4).
Menurut Rano, selain memiliki outlet, UMKM juga perlu didukung dengan permodalan yang memadai.
“Karena Pak Gubernur juga memahami bahwa UMKM harus didukung. Selain outlet memang harus ada, tetapi permodalan juga penting,” kata Rano.
Hingga September 2024, tercatat ada 264.236 pelaku UMKM yang tergabung dalam Jakpreneur binaan Pemprov Jakarta.
