Portadin Ajukan Lima Persen Sekolah Rakyat untuk Anak Berkebutuhan Khusus
Jakarta (BERITA HARIAN ONLINE) – Perkumpulan Orang Tua Anak Disabilitas Indonesia (Portadin) mengajukan agar setidaknya lima persen dari Sekolah Rakyat dapat difungsikan sebagai sekolah inklusif untuk menjamin anak berkebutuhan khusus mendapatkan layanan pendidikan yang setara di masyarakat.
“Setidaknya lima persen kuotanya untuk anak disabilitas, ya Pak Menteri Sosial, Menteri UMKM, dan juga Ibu Saras dari Komisi VII DPR,” ujar Dewan Penasihat Portadin, Siswandi Abdul Rachim, dalam acara “Gebyar Perkumpulan Orang Tua Anak Disabilitas” yang diadakan oleh Kementerian Sosial di Jakarta, Kamis.
Menurutnya, pendidikan inklusif seperti Sekolah Rakyat adalah kunci untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan bagi anak-anak berkebutuhan khusus mengingat keterbatasan jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB).
Dari data nasional yang dimiliki Portadin, saat ini hanya ada sekitar 2.396 SLB yang melayani kebutuhan pendidikan di 7.287 kecamatan di Indonesia.
Dengan rasio tersebut, rata-rata satu SLB harus melayani hingga tiga kecamatan, yang tentu menyulitkan akses anak berkebutuhan khusus terutama di daerah terpencil.
Ia meyakini bahwa penguatan Sekolah Rakyat adalah langkah strategis dan realistis karena lebih mudah diakses masyarakat dan memungkinkan proses belajar yang lebih menyatu dengan sistem sekolah berasrama tanpa biaya tambahan.
“Yang harus berubah itu bukan anak-anak kita, melainkan sistem pendidikannya. Sekolah inklusif (Sekolah Rakyat) memungkinkan semua anak tumbuh bersama dan saling memahami,” ujarnya dalam diskusi yang dihadiri Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, dan Anggota Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati.
Sekolah Rakyat adalah program pendidikan berasrama yang dirancang untuk menjangkau anak-anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah (desil 1 dan 2) dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Program ini, yang dimulai pada era Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan terpadu, pemberdayaan ekonomi keluarga, dan jaminan sosial yang menyeluruh, termasuk kesehatan bagi siswa dan keluarganya.
Kementerian Sosial sebagai pelaksana teknis program ini melaporkan bahwa jumlah siswa Sekolah Rakyat tahap pertama mencapai 9.700 orang yang mulai berjalan sejak Juli 2025. Jumlah ini didukung oleh lebih dari 1.500 guru serta sekitar 2.000 tenaga pendamping, termasuk wali asrama dan pembimbing sosial.
Sekolah Rakyat tahap pertama direncanakan ada di 159 lokasi di seluruh Indonesia, dengan 63 titik sudah aktif sejak pertengahan Juli, sedangkan 96 akan diluncurkan secara bertahap; sebanyak 37 di antaranya mulai beroperasi pertengahan Agustus dan 59 lainnya awal September 2025.
