Sri Mulyani Mengungkapkan Kinerja Keuangan Negara Tahun 2024
Indikator utama pengelolaan keuangan negara menunjukkan hasil yang positif dan terkendali, mencerminkan tata kelola fiskal yang semakin akuntabel, efektif, dan berdampak.
Jakarta (BERITA HARIAN ONLINE) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mempresentasikan hasil kinerja keuangan negara tahun 2024 dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, di Jakarta, pada hari Selasa.
Ia menekankan bahwa indikator utama pengelolaan keuangan negara menunjukkan hasil yang positif dan terkendali, mencerminkan tata kelola fiskal yang semakin akuntabel, efektif, dan berdampak.
Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI yang mengawasi bidang keuangan, moneter, dan jasa keuangan, Sri Mulyani menyampaikan bahwa rasio defisit terhadap produk domestik bruto (PDB) untuk tahun 2024 tercatat sebesar 2,30 persen. Angka ini tetap dalam kisaran target kebijakan fiskal yang ditetapkan, yaitu 2,19 hingga 2,51 persen.
Selain itu, indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan mencapai 103,49, melampaui target yang ditetapkan sebesar 95.
Dari sisi penerimaan negara, rasio penerimaan terhadap PDB mencapai 12,70 persen, sedikit lebih tinggi dari target 12,27 persen. Realisasi pendapatan negara tercatat sebesar Rp2.850,6 triliun, melampaui target Rp2.802,4 triliun.
“Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum dalam penerimaan negara mencapai 102,09 persen, melampaui target 84,29 persen,” ungkap Sri Mulyani.
Di sisi lain, kualitas belanja negara menunjukkan peningkatan, dengan indeks kualitas belanja mencapai 92,21, dan penurunan indeks ketimpangan antarwilayah menjadi 0,14 dari target 0,23.
Menkeu juga menjelaskan penguatan kinerja dari segi pengelolaan kas negara, pembiayaan, dan sumber daya manusia.
Penurunan yield Surat Berharga Negara (SBN) tercatat sebesar 6,78 persen, lebih rendah dari target 6,90 persen.
Kementerian Keuangan juga berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (BUN).
Menkeu menambahkan bahwa pencapaian indikator positif ini didukung oleh berbagai output nyata dari lima program strategis Kementerian Keuangan.
Beberapa di antaranya adalah penetapan Undang-Undang APBN 2025, reformasi sektor keuangan melalui UU P2SK dengan terbitnya tiga peraturan pemerintah, implementasi program penerimaan negara bersama, efisiensi layanan logistik nasional, percepatan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk pendidikan dan infrastruktur daerah, serta penyelesaian aset eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Di bidang pemberdayaan, Kementerian Keuangan juga telah memfasilitasi lebih dari 2,2 juta pelaku usaha mikro melalui pembiayaan UMi, menyediakan 2.020 beasiswa dokter spesialis, menerapkan kebijakan negative growth pegawai, dan mengimplementasikan Super Apps Kemenkeu.
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita BERITA HARIAN ONLINE.
