Survei IPO Ungkap 81 Persen Publik Puas dengan Kinerja Presiden Prabowo
Jakarta (BERITA HARIAN ONLINE) – Survei terkini dari Indonesia Political Opinion (IPO) menunjukkan bahwa 81 persen masyarakat merasa puas terhadap kinerja Presiden RI Prabowo Subianto.
Berdasarkan informasi yang diterima di Jakarta pada hari Minggu, survei ini mengungkap bahwa 81 persen responden mengungkapkan kepuasan mereka terhadap kinerja Presiden, sementara 19 persen lainnya merasa tidak puas.
Dari total responden sebanyak 1.200 orang, 13 persen mengatakan sangat puas, 46 persen puas, 22 persen cukup puas, 15 persen tidak puas, dan 4 persen menyatakan sangat tidak puas.
Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah, menyatakan, “Tingginya angka kepuasan ini menunjukkan bahwa masyarakat masih menaruh kepercayaan pada kepemimpinan Presiden Prabowo, meskipun tantangan besar di sektor ekonomi dan ketenagakerjaan tetap ada di depan mata.”
Survei ini juga mengidentifikasi sejumlah alasan di balik kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo.
Sebanyak 19,5 persen responden menilai bahwa Prabowo memiliki ketegasan dan kewibawaan, 16,7 persen mengapresiasi dukungannya dalam pemberantasan korupsi, dan 11,5 persen menyoroti pengalamannya dalam pemerintahan.
Selain itu, 9,4 persen responden melihat program-program Presiden berpihak pada rakyat, 6,2 persen memuji bantuan sosial, dan 5,9 persen mengakui manfaat dari program makan bergizi gratis.
Faktor lain seperti ketertarikan pada sosok presiden (3,6 persen), kepedulian terhadap rakyat kecil (3,4 persen), dan kecepatan kerja (2,5 persen) juga turut berkontribusi.
Beberapa responden lainnya menyebut kemampuan menyejahterakan masyarakat (2,5 persen), jaminan keamanan (2,4 persen), dan dihormati negara lain (1,8 persen).
Berikutnya, alasan lain meliputi pembelaan terhadap Palestina (0,9 persen), stabilisasi harga sembako (0,7 persen), dan pengakuan sebagai tokoh paling ikhlas (0,50 persen). Namun, 12,5 persen responden memilih untuk tidak menjawab atau tidak tahu.
Dalam survei tersebut, masyarakat juga mengungkapkan masalah utama yang perlu segera ditangani oleh Pemerintah.
Sebanyak 31,8 persen menuntut harga sembako yang lebih terjangkau, 12,5 persen memprioritaskan penyediaan lapangan kerja, dan 9,6 persen mendambakan keamanan yang lebih baik.
Isu lainnya meliputi kesejahteraan rakyat (7,9 persen), pemberantasan korupsi (7,4 persen), serta jaminan kesehatan (7,1 persen), pembangunan infrastruktur (4,5 persen), dan biaya pendidikan yang terjangkau (3,5 persen).
Selanjutnya, penegakan hukum (2 persen), pembatasan utang negara (1,9 persen), pemberantasan amoralitas, kriminalitas, dan premanisme (1,5 persen), jaminan kebebasan berpendapat (1,1 persen), serta isu lainnya (7,1 persen).
“Pemerintah harus memprioritaskan kebijakan yang pro-rakyat agar stabilitas ekonomi dan sosial dapat terjaga,” ucap Dedi.
Survei IPO ini dilaksanakan dari tanggal 22 hingga 28 Mei 2025, melibatkan 1.200 responden melalui wawancara langsung. Margin kesalahan yang tercatat adalah 2,90 persen, dengan tingkat akurasi data mencapai 95 persen.
Teknik pengambilan sampel yang diterapkan adalah multistage random sampling (MRS) untuk memastikan data yang representatif.
