Jakarta – Bahtra Banong, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, menekankan pentingnya bagi penyelenggara pemungutan suara ulang (PSU) untuk mengantisipasi dan mencegah kemungkinan intervensi dalam proses tersebut.
“Realitas di lapangan menunjukkan laporan adanya intervensi terhadap pasangan calon tertentu masih terjadi. Yang paling sulit dikendalikan adalah petahana,” ujar Bahtra Banong di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada hari Kamis.
Bahtra menjelaskan bahwa petahana bisa menggunakan infrastruktur di bawah kewenangannya untuk memenangkan dirinya sendiri.
“Karena mereka saat ini menjabat, infrastruktur yang ada dapat mereka gunakan untuk mendukung pencalonannya kembali. Ini adalah masalah yang kami deteksi di lapangan,” katanya.
Namun demikian, Bahtra menyatakan bahwa Komisi II DPR telah berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan PSU seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Kementerian Dalam Negeri untuk membicarakan persiapan menghadapi berbagai kemungkinan dalam pelaksanaan PSU.
“Kami telah sering melakukan pemanggilan, baik kepada Kemendagri, KPU, dan Bawaslu terkait persiapan yang diperlukan. Alhamdulillah, prosesnya sudah berjalan,” tambahnya.
PSU direncanakan akan berlangsung dalam waktu dekat di sembilan daerah dan menjadi momen penting untuk menjaga integritas pemilu. Bawaslu berharap agar seluruh proses dapat berlangsung dengan jujur, adil, dan damai.
Sebelumnya, pada Sabtu (12/4), Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menyatakan kesiapan sembilan daerah untuk menjalankan PSU pada 16 dan 19 April 2025.
Dia menyebut Kabupaten Parigi Moutong di Sulawesi Tengah akan melaksanakan PSU pada 16 April 2025.
Sementara itu, delapan daerah lainnya, yaitu Kota Banjarbaru (Kalimantan Selatan), Kabupaten Serang (Banten), Kabupaten Pasaman (Sumatera Barat), Kabupaten Tasikmalaya (Jawa Barat), Kabupaten Empat Lawang (Sumatera Selatan), Kabupaten Kutai Kartanegara (Kalimantan Timur), Kabupaten Gorontalo Utara (Gorontalo), dan Kabupaten Bengkulu Selatan (Bengkulu), dijadwalkan melaksanakan PSU pada 19 April 2025.
