YPMAK Tingkatkan Layanan Kesehatan Melalui Renovasi RSMM Timika
Timika – Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) akan melakukan renovasi berbagai fasilitas di Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM) Timika tahun ini. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat setempat, terutama bagi warga tujuh suku.
Leonardus Tumuka, Ketua Pengurus YPMAK, menyatakan pada Kamis di Timika bahwa beberapa fasilitas RSMM yang akan direnovasi meliputi bangsal pasien seperti bangsal Theresia, Anna, Anthonius, serta ICU, selain pekerjaan kelistrikan, gas medis, dan pemasangan sistem panggilan perawat nirkabel.
“Kami tengah mengadakan lelang terbuka untuk pembangunan beberapa unit fasilitas yang harus segera didirikan,” ucap Leonardus.
Ia menambahkan bahwa pembangunan fasilitas pendukung ini juga untuk memperkokoh kerja sama RSMM yang dikelola oleh Yayasan Caritas Timika Papua dengan BPJS Kesehatan.
“Jika fasilitas layanan tidak terpenuhi, maka pelayanan BPJS dapat terhambat, oleh sebab itu kami ingin fasilitas ini segera dibangun,” lanjutnya.
RSMM Timika, yang mulai beroperasi sejak 1999 ketika lembaga pengelola dana kemitraan PT Freeport Indonesia masih dikenal sebagai Lembaga Pengembangan Masyarakat Irian Jaya (LPMI), telah berperan penting selama lebih dari 25 tahun dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat setempat, khususnya masyarakat Suku Amungme dan Kamoro, serta lima suku lainnya di Papua, yaitu Suku Mee/Ekagi, Moni, Dani, Damal, dan Nduga.
“Kita tidak bisa mengabaikan jasa besar RSMM dalam membantu masyarakat. Rumah sakit ini saat ini membutuhkan dukungan baik dalam pengelolaan, infrastruktur, dan fasilitas pendukung lainnya agar layanan kesehatan dapat lebih optimal,” kata Leonardus, Doktor pertama dari suku Kamoro yang meraih gelar dari Universitas Filipina, Los Banos, Laguna pada 2015.
Sejak awal beroperasi, RSMM Timika telah memberikan layanan kesehatan gratis bagi warga tujuh suku di Mimika. Setelah menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan beberapa tahun terakhir, biaya pengobatan dan perawatan pasien dari tujuh suku sepenuhnya ditanggung oleh BPJS Kesehatan, dengan premi atau iuran yang dibayar oleh YPMAK.
“Kami sekarang mendorong agar iuran BPJS Kesehatan untuk warga tujuh suku juga ditanggung oleh pemerintah daerah, seperti halnya warga lainnya,” ungkap Leonardus.
Ia optimistis bahwa kolaborasi dan program bersama antara Pemprov Papua Tengah, Pemkab Mimika, YPMAK, dan semua pemangku kepentingan akan semakin baik di masa depan, sehingga lebih banyak masyarakat yang mendapatkan perhatian dalam kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi.
“Dengan komunikasi yang positif antara pemerintah daerah dan semua mitra pendukung, kami yakin banyak hal bisa kita capai bersama untuk membantu masyarakat. Hambatan terbesar selama ini adalah kurangnya komunikasi, sehingga masing-masing pihak berjalan sendiri-sendiri,” tutup Leonardus.
