Sebanyak 98,61 Persen Warga Jember Terdaftar Sebagai Peserta JKN, Menurut BPJS Kesehatan

Capaian UHC Prioritas ini merupakan bukti kolaborasi nyata antara Pemerintah Kabupaten Jember dan dukungan DPRD setempat.

Jember, Jawa Timur (BERITA HARIAN ONLINE) – David Bangun, selaku Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, menyampaikan bahwa 2.579.623 orang di Kabupaten Jember, atau 98,61 persen dari total populasi, telah menjadi peserta JKN dengan tingkat keaktifan mencapai 81,72 persen.

“Kabupaten Jember adalah kabupaten dengan populasi terbesar ketiga di Jawa Timur, sehingga pencapaian ini menjadikan Jember sebagai salah satu daerah yang telah memenuhi target UHC Prioritas Program JKN, sejalan dengan komitmen nasional untuk menyediakan perlindungan kesehatan yang adil dan universal,” ujarnya pasca peluncuran UHC Prioritas di Pendapa Wahyawibawagraha Jember, Kamis lalu.

Sebelum UHC Prioritas ini, tingkat keaktifan peserta JKN di Jember hanya sekitar 60 persen. Oleh sebab itu, BPJS Kesehatan memberikan apresiasi kepada Pemkab Jember yang berhasil mewujudkan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat melalui UHC.

“Kolaborasi ini menjadi landasan penting dalam menyediakan akses layanan kesehatan bagi seluruh warga Jember. Pencapaian UHC Prioritas menunjukkan komitmen dan kerjasama nyata antara Pemkab Jember dan dukungan dari DPRD,” tambahnya.

Mulai 1 April 2025, hampir 35 persen warga Jember sudah mendapatkan pembiayaan dari pemerintah daerah dalam program JKN, yang sangat bermanfaat karena sekarang lebih dari 80 persen masyarakat Jember dapat mengakses layanan kesehatan tanpa hambatan.

“Selamat kepada Kabupaten Jember atas pencapaian ini, dan BPJS Kesehatan akan terus menghadirkan berbagai inovasi layanan untuk memudahkan peserta JKN,” katanya.

Di era digital saat ini, peserta tidak perlu lagi mendatangi kantor, karena layanan bisa diakses melalui kanal non-tatap muka secara efisien.

“Untuk meningkatkan kualitas layanan, BPJS Kesehatan menyediakan fitur antrean online, informasi ketersediaan tempat tidur melalui dashboard, dan berbagai layanan lainnya yang bisa diakses melalui Aplikasi Mobile JKN,” jelasnya.

BPJS Kesehatan juga menyediakan layanan administrasi melalui Pandawa di WhatsApp 0811-8165-165 dan Call Center 165. Jika ada kendala, masyarakat dapat menyampaikannya melalui saluran tersebut,” ujarnya.

Ia berharap semua layanan BPJS Kesehatan semakin mudah diakses dan responsif bagi masyarakat.

Sementara itu, Bupati Jember, Muhammad Fawait, menyampaikan apresiasi atas pencapaian UHC yang sinkron dengan kebijakan pemerintah pusat melalui penerbitan Undang-Undang tentang Program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

“Dengan adanya UHC Prioritas, sinergi antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan diharapkan dapat memberikan layanan kesehatan gratis dan berkualitas bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia optimis bahwa fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, dan tenaga medis akan merasakan manfaatnya.

“Saya ingin menyampaikan kepada seluruh fasilitas kesehatan bahwa pencapaian UHC ini adalah hasil kerja keras bersama,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah melakukan efisiensi anggaran dan daerah mengalokasikannya untuk mewujudkan UHC bagi masyarakat,” ucap Fawait.

Ia menambahkan bahwa meskipun anggaran yang disiapkan cukup besar, semua pihak yang terlibat dalam UHC diharapkan mendukung sepenuh hati. Yang paling penting adalah masyarakat bisa mendapatkan layanan dasar kesehatan secara adil dan merata.

“Kami ingin masyarakat Jember mendapatkan layanan yang setara, tanpa diskriminasi baik bagi peserta BPJS maupun non-BPJS,” katanya.

Dengan UHC Prioritas, masyarakat yang sakit hanya perlu menunjukkan NIK atau KIS Digital dan akan dilayani hingga sembuh sesuai indikasi medis.

Salah seorang penerima, Asmadi (55), warga Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, menceritakan bagaimana Program JKN menjadi solusi atas kebutuhan layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas.

“Terima kasih kepada pemerintah yang telah menjamin BPJS gratis untuk keluarga kami karena sebagai masyarakat kecil kami sangat membutuhkan BPJS Kesehatan,” katanya.

Ia berharap Program JKN terus berlanjut karena menjadi nafas kehidupan bagi warga kurang mampu dalam memberikan pelayanan kesehatan terbaik,” ungkap Asmadi.