Tanggapan Tegas Beijing Terhadap Tuduhan Ancaman Indo-Pasifik
Beijing (BERITA HARIAN ONLINE) – Pemerintah China memberikan jawaban terhadap tuduhan yang dilontarkan oleh Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Pete Hegseth, yang menuduh bahwa China sedang bersiap untuk mengubah ‘status quo’ di wilayah Indo-Pasifik. Akibatnya, AS dan sekutunya diminta bersiap menghadapi ancaman dari Tiongkok.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China menyatakan bahwa Hegseth sengaja mengabaikan seruan untuk perdamaian dan pembangunan dari negara-negara di kawasan tersebut. Sebaliknya, dia mempromosikan mentalitas Perang Dingin untuk konfrontasi blok, menjelekkan China dengan tuduhan yang tidak berdasar dan secara salah menggambarkan China sebagai ‘ancaman’. Pernyataan ini dirilis di laman resmi Kementerian Luar Negeri yang diakses BERITA HARIAN ONLINE di Beijing pada hari Minggu.
Dalam pidatonya di sesi pleno ‘Shangri-La Dialogue’ di Singapura pada hari Sabtu (31/5), Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menyebut nama ‘China’ setidaknya 23 kali untuk berbagai topik dalam pidatonya yang berjudul ‘Ambisi Baru Amerika Serikat untuk Keamanan Indo-Pasifik’. Dalam pidatonya, Hegseth menyoroti berbagai peran China di belahan Bumi Barat dan khususnya Indo-Pasifik, terutama di Laut China Selatan dan Taiwan.
Pernyataan tersebut dipenuhi dengan provokasi dan bertujuan menabur perpecahan. China menyatakan penyesalan dan penentangan keras terhadap tindakan tersebut dan telah mengajukan protes keras kepada AS, demikian pernyataan resmi dari pihak China.
Juru Bicara Kemenlu China menegaskan bahwa tidak ada negara lain di dunia yang dapat dianggap sebagai kekuatan hegemonik selain AS, yang juga merupakan faktor utama yang merusak perdamaian dan stabilitas di Asia-Pasifik.
Untuk mempertahankan hegemoninya dan memajukan apa yang disebut ‘strategi Indo-Pasifik’, AS telah menempatkan persenjataan ofensif di Laut China Selatan dan terus menyalakan api serta menciptakan ketegangan di Asia-Pasifik, yang menjadikan kawasan tersebut sebagai bom waktu dan membuat negara-negara di kawasan tersebut sangat khawatir, lanjutnya.
Masalah Taiwan, menurut juru bicara, sepenuhnya merupakan urusan internal China dan tidak ada negara lain yang boleh ikut campur.
Sementara itu, di Laut China Selatan, China menyatakan bahwa tidak pernah ada masalah terkait kebebasan navigasi dan penerbangan karena China berkomitmen untuk bekerja sama dengan negara-negara terkait guna menangani perbedaan dengan baik melalui dialog dan konsultasi, sambil menjaga kedaulatan teritorial serta hak dan kepentingan maritim China sesuai dengan hukum dan peraturan.
Sebelumnya dalam pidatonya, Menhan Hegseth mengatakan AS meningkatkan keamanan di Belahan Bumi Barat dan merebut kembali Terusan Panama dari pengaruh jahat China.
Kami tidak akan menghasut atau berusaha menaklukkan atau mempermalukan. Presiden Trump dan rakyat Amerika sangat menghormati rakyat China dan peradaban mereka, namun kami tidak akan diusir dari wilayah penting ini dan tidak akan membiarkan sekutu dan mitra kami tunduk dan terintimidasi, ungkap Hegseth.
China, menurut Hegseth, berupaya menjadi kekuatan hegemon di Asia. China disebut berharap untuk mendominasi dan mengendalikan terlalu banyak bagian di kawasan.
Melalui pembangunan militer yang besar dan keinginan yang semakin besar untuk menggunakan kekuatan militer untuk mencapai tujuannya, termasuk taktik zona abu-abu dan perang hibrid, China telah menunjukkan bahwa mereka ingin mengubah ‘status quo’ kawasan secara mendasar, jelas Hegseth.
AS, kata Hegseth, tidak bisa mengabaikan tindakan China terhadap negara-negara tetangga dan dunia, yang menurutnya merupakan panggilan untuk bertindak.
Di Laut China Selatan, Hegseth menyebutkan bahwa China mengganggu tetangganya dengan tindakan intimidatif seperti menembakkan meriam air, tabrakan antarkapal, dan penyerbuan ilegal di laut serta melakukan perebutan dan militerisasi ilegal wilayah di Laut China Selatan.
Terkait Taiwan, Hegseth mengatakan bahwa militer China setiap hari mengganggu Taiwan ditambah dengan pembangunan kapasitas militer China yang pesat, termasuk investasi besar dalam senjata nuklir, hipersonik, dan kemampuan serangan amfibi.
Hegseth menyebut banyak negara tertarik untuk bekerja sama di bidang ekonomi dengan China dan menjalin kerja sama pertahanan dengan AS, tetapi ia memperingatkan agar negara-negara waspada terhadap pengaruh Partai Komunis China karena ketergantungan ekonomi pada China hanya akan memperdalam pengaruh jahat China dan mempersulit pengambilan keputusan pertahanan.
Prinsip ‘America First’, ungkap Hegseth, tidak berarti Amerika sendirian tetapi bersama dengan sekutu andalan seperti Polandia, Israel, dan negara-negara Teluk hingga negara-negara Baltik.
Asia Security Summit atau Shangri-La Dialogue (SLD) adalah Konferensi Keamanan antar-pemerintah di kawasan Asia Pasifik yang diadakan setiap tahun di Singapura oleh International Institute for Strategic Studies (IISS). Dialog ini dihadiri oleh Menteri Pertahanan, Kepala Kementerian, dan Panglima Militer dari sebagian besar negara-negara di kawasan Asia-Pasifik.
Nama forum ini diambil dari Hotel Shangri-La di Singapura, tempat diadakannya acara ini sejak tahun 2002.
Pada tahun ini, hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Presiden Prancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth, Presiden Timor Leste Jose Ramos-Horta, Menteri Pertahanan Vietnam Jenderal Phan Van Giang, Menteri Pertahanan Jepang Jenderal Nakatani, Menteri Pertahanan Australia Richard Marles, Menteri Pertahanan Belanda Ruben Brekelmans, Menteri Pertahanan Selandia Baru Judith Collins, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan pejabat lainnya.
Sementara delegasi China dipimpin oleh Wakil Presiden Universitas Pertahanan Nasional Tentara Pembebasan Rakyat, Laksamana Muda Hu Gangfeng.
