Protes China terhadap Peringatan Keputusan Arbitrase 2016 Mengenai Laut China Selatan
Beijing (BERITA HARIAN ONLINE) – Kementerian Luar Negeri China menyampaikan ketidakpuasannya terhadap Filipina yang merayakan sembilan tahun keputusan Mahkamah Arbitrase tahun 2016 mengenai Laut China Selatan.
Menurut informasi dari laman Kementerian Luar Negeri China, yang diakses oleh BERITA HARIAN ONLINE di Beijing pada hari Minggu, disebutkan bahwa ‘putusan’ tersebut tidak diterima atau diakui oleh China.
Pada hari Sabtu (12/7), Kementerian Luar Negeri Filipina mengumumkan perayaan sembilan tahun keputusan penting dari Arbitrase terkait Laut China Selatan.
Keputusan ini dinyatakan sebagai landasan kebijakan maritim Filipina dan upaya negara tersebut dalam mendukung tatanan yang berbasis aturan hukum internasional.
Keputusan Arbitrase tersebut meneguhkan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil laut (370 kilometer) sebagai hak Filipina untuk memanfaatkan sumber daya dan energi, meskipun wilayah ini tumpang tindih dengan perairan yang diakui China sebagai bagian dari wilayahnya.
Keputusan tersebut juga menyatakan bahwa China telah melanggar hak-hak kedaulatan Filipina dan menyebabkan “kerusakan serius pada ekosistem terumbu karang” dengan pembangunan pulau buatan, di mana reklamasi pulau-pulau oleh China di kawasan tersebut dinilai oleh mahkamah tidak memberikan hak apapun kepada pemerintah China.
Menurut laman tersebut, “China tidak akan pernah menerima klaim atau tindakan apapun yang berdasar pada keputusan itu. Kedaulatan teritorial, hak, dan kepentingan maritim China di Laut China Selatan tidak akan terpengaruh oleh ‘putusan’ itu dengan cara apapun.”
China berkomitmen untuk menyelesaikan perselisihan secara damai dengan negara-negara terkait lainnya melalui negosiasi dan konsultasi, tambah Kementerian Luar Negeri China.
China juga menegaskan komitmennya untuk bekerja sama dengan negara-negara ASEAN dalam menerapkan DOC dan mengesahkan ‘Code of Conduct’ sesegera mungkin, lanjut pernyataan dari kementerian tersebut.
Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri China mendesak negara-negara terkait untuk berhenti merujuk pada keputusan arbitrase dan menghindari tindakan yang dapat dianggap sebagai pelanggaran atau provokasi, karena tindakan tersebut dianggap tidak produktif dan akan merugikan diri mereka sendiri.
Sementara itu, Filipina menyatakan akan selalu berpegang pada keputusan Arbitrase tahun 2016 mengenai Laut China Selatan dalam menegaskan hak dan kewajibannya di wilayah maritimnya serta melindungi kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksinya.
Pada tahun 2013, Filipina mengajukan proses pengujian keabsahan klaim China atas Laut China Selatan kepada Mahkamah Arbitrase Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) di Den Haag, Belanda. Filipina menuduh China melakukan intervensi di wilayahnya dengan menangkap ikan dan melakukan reklamasi untuk membangun pulau buatan.
Filipina berpendapat bahwa klaim China di wilayah perairan Laut China Selatan yang ditandai dengan sembilan garis putus-putus atau nine-dash-line bertentangan dengan kedaulatan wilayah Filipina dan hukum laut internasional.
Di sisi lain, China mengklaim gugus kepulauan di kawasan Laut China Selatan berdasarkan peta tahun 1947, yang mencakup hampir seluruh wilayah termasuk Kepulauan Spratley, ditandai dengan garis-garis merah (the nine dash line).
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita BERITA HARIAN ONLINE.
