PM Thailand Paetongtarn Ditangguhkan Karena Dugaan Pelanggaran Etik
Bangkok (BERITA HARIAN ONLINE) – Pengadilan Konstitusi di Thailand telah memutuskan untuk menangguhkan Paetongtarn Shinawatra dari posisinya sebagai Perdana Menteri Thailand. Keputusan ini diambil akibat dugaan pelanggaran etik serius yang dilaporkan oleh anggota Senat Thailand.
Tuduhan tersebut muncul dari suatu ‘rekaman suara’ yang diduga adalah percakapan antara Paetongtarn dan ‘seorang pemimpin Kamboja’.
Dengan suara bulat 9-0, Mahkamah Konstitusi Thailand menerima laporan tersebut untuk penyelidikan lebih lanjut. Dengan persetujuan 7 dari 9 hakim agung, mereka sepakat untuk menangguhkan Paetongtarn dari jabatannya, efektif mulai 1 Juli 2025 hingga keputusan akhir dibuat.
Mahkamah memberikan kesempatan kepada Paetongtarn untuk memberikan pembelaannya dalam waktu 15 hari ke depan.
Laporan terhadap Paetongtarn yang diajukan oleh 36 Senator Thailand ke Mahkamah Konstitusi tersebut menjadikan rekaman suara sebagai ‘bukti’ adanya konspirasi antara Paetongtarn dan Ketua Senat Kamboja, Hun Sen.
Menurut mereka, hal ini ‘mengancam keamanan dan kedaulatan teritorial Thailand’.
Dengan penangguhan Paetongtarn, Wakil PM Suriya Jungrungruangkit akan menjabat sebagai perdana menteri sementara.
Namun, dengan adanya perubahan kabinet, Wakil PM Phumtham Wechayachai, yang baru saja ditunjuk sebagai menteri dalam negeri, akan mengambil alih sebagai PM sementara mulai 3 Juli setelah pelantikannya.
Paetongarn Shinawatra, yang berumur 38 tahun, mulai menjabat sebagai perdana menteri sejak Agustus 2024, menggantikan Srettha Thavisin yang juga diberhentikan oleh Mahkamah Konstitusi Thailand karena pelanggaran etik.
Ironisnya, beberapa jam sebelum penangguhan jabatannya, Paetongtarn baru saja mendapat persetujuan dari Kerajaan untuk menjadi menteri budaya dan rencananya akan dilantik pada 3 Juli.
Jika nanti Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Paetongtarn harus diberhentikan, maka ia akan resmi dicopot dari jabatannya. Namun, kabinetnya akan tetap berfungsi sampai perdana menteri baru dipilih dan kabinet baru terbentuk.
Thailand mengalami situasi serupa pada Agustus 2024 ketika Srettha Thavisin diberhentikan dari jabatan perdana menteri, yang akhirnya mengantarkan Paetongtarn menjadi perdana menteri ke-31 Thailand.
Sumber: TNA-OANA
