DPD RI: Pemda Harus Bersinergi untuk Menangani Sampah di Manokwari
Organisasi lingkungan tidak mencari keuntungan. Mereka hadir untuk menjaga dan merawat lingkungan. Oleh karena itu, tugas pemerintah adalah memfasilitasi hal tersebut.
Manokwari (BERITA HARIAN ONLINE) – Filep Wamafma, Ketua Komisi III DPD RI, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penggerak lingkungan dalam menangani masalah sampah di Kabupaten Manokwari, ibu kota Provinsi Papua Barat.
“Peran masyarakat dan komunitas atau organisasi pecinta lingkungan dalam pelestarian lingkungan tidak bisa diremehkan. Pemda, baik provinsi maupun kabupaten, harus bisa bersinergi dengan mereka,” ujar Filep saat berada di Manokwari, Sabtu.
Ia mengungkapkan bahwa penggerak lingkungan telah menjadi pelengkap bagi tugas dan fungsi pemerintah daerah melalui dinas-dinas teknis terkait dalam mengatasi sampah.
Namun, diperlukan komitmen politik dari pemerintah untuk bisa bekerja sama dengan organisasi masyarakat dalam menangani persoalan lingkungan.
Menurutnya, kenyataan saat ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak mampu menjangkau seluruh persoalan, termasuk kebersihan lingkungan, sehingga membutuhkan organisasi lingkungan sebagai mitra strategis.
Kolaborasi yang dilakukan pemerintah dapat berupa dukungan dalam bentuk fasilitas, program pelatihan, edukasi, serta kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat.
“Organisasi lingkungan tidak mencari keuntungan. Mereka hadir untuk menjaga dan merawat lingkungan. Oleh karena itu, tugas pemerintah adalah memfasilitasi hal tersebut,” jelasnya.
Filep menegaskan bahwa masalah sampah harus dianggap serius karena buruknya pengelolaan sampah bisa menjadi ancaman besar bagi masyarakat, seperti terjadinya banjir maupun kerusakan lingkungan.
“Manokwari sering mengalami bencana, dan ini akibat dari kelalaian manusia. Sampah yang mencemari laut adalah contoh nyata. Maka pengelolaan sampah harus menjadi prioritas utama,” tambah Filep.
Ia juga mendorong agar pemerintah daerah memperkuat regulasi atau dasar hukum dalam pengelolaan sampah melalui peraturan bupati maupun peraturan daerah.
Dengan adanya aturan yang jelas mengenai pembuangan sampah serta sanksi tegas bagi pelanggar, diharapkan dapat menimbulkan efek jera yang akhirnya membuat masyarakat tertib.
“Sampah adalah persoalan perilaku manusia, dan perilaku ini berdampak langsung pada risiko yang nyata. Oleh karena itu, kita harus mengantisipasi agar tidak terjadi kerusakan yang lebih besar,” tuturnya.
Filep menambahkan, apabila sampah dapat dikelola dengan baik, maka efek positifnya tidak hanya terhindar dari bencana alam, tetapi juga dapat memajukan daerah.
Potensi pariwisata yang mengandalkan kekayaan alam dan bahari di Kabupaten Manokwari dapat dikembangkan lebih optimal. “Jika Manokwari tidak bersih, bagaimana kita bisa mengundang orang dari daerah lain untuk datang ke sini? Jika Manokwari bersih dan nyaman, pasti orang akan merasa nyaman berwisata di sini,” katanya.
