DPR: Penyesuaian Kembali Distribusi KIP Kuliah untuk Wilayah 3T
Kami memahami bahwa wilayah tertentu seperti 3T sangat memerlukan KIP Kuliah ini
Padang (BERITA HARIAN ONLINE) – My Esti Wijayati, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, menekankan perlunya penyesuaian distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, khususnya bagi mahasiswa kurang mampu dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Kami memahami bahwa wilayah tertentu seperti 3T sangat memerlukan KIP Kuliah ini,” ujar My Esti Wijayati di Padang, pada hari Rabu.
Esti menyatakan bahwa tujuan utama adalah memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran. Terlebih, laporan yang diterima Komisi X menunjukkan bahwa hanya separuh dari total pemohon dianggap pantas menerima KIP Kuliah.
Di saat yang sama, dia meminta perguruan tinggi dan masyarakat agar bersabar menunggu kepastian kuota KIP Kuliah, karena data yang akurat mengenai kuota tersebut masih ditunggu.
Setelah Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur efisiensi anggaran beberapa kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), yang juga mengalami pemotongan anggaran, hal ini menjadi perhatian.
“Namun, kabar terbaru menyebutkan bahwa sebagian besar anggaran yang sebelumnya dipotong telah dikembalikan dan diharapkan KIP Kuliah akan kembali normal,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Komisi X akan terus memantau perguruan tinggi yang saat ini masih menerima jatah KIP Kuliah yang sedikit. Dengan data yang tepat, distribusi KIP Kuliah akan disesuaikan kembali.
“Saya justru khawatir jika daerah lain juga mengalami rendahnya distribusi KIP Kuliah atau bahkan tidak mendapatkannya sama sekali,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Rektor I Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan Universitas Andalas, Prof Syukri Arief, menyatakan bahwa jumlah mahasiswa yang memerlukan KIP Kuliah di kampus tersebut mencapai ribuan setiap tahunnya, namun kuota yang tersedia sangat terbatas.
“Universitas Andalas mendapatkan kuota KIP sebesar 1.400 per tahun, sedangkan yang membutuhkan mencapai 2.500 orang. Ini menunjukkan bahwa kami memerlukan tambahan bantuan,” kata Prof Syukri Arief.
