Peristiwa Hukum Terbaru: Pemeriksaan Khofifah hingga Usulan Anggaran Polri
Jakarta (BERITA HARIAN ONLINE) – Sejumlah peristiwa hukum pada 7 Juli menjadi sorotan utama, mulai dari koordinasi KPK terkait lokasi pemeriksaan Khofifah Indar Parawansa sebagai saksi, hingga usulan tambahan anggaran Polri sebesar Rp63,7 triliun untuk tahun 2026.
Berikut ini adalah rangkuman BERITA HARIAN ONLINE tentang berita hukum yang patut disimak lagi:
1. KPK Koordinasi Lokasi Pemeriksaan Khofifah: Jakarta atau Jawa Timur
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mengatur lokasi untuk memeriksa Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, sebagai saksi, apakah di Jakarta atau di Jatim.
“Gubernur Jawa Timur masih dalam tahap koordinasi untuk penjadwalan pemeriksaannya, apakah akan dilakukan di Jakarta atau Jawa Timur,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.
Khofifah sebelumnya dijadwalkan untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi terkait pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat di Pemerintah Provinsi Jatim tahun anggaran 2021–2022.
2. Kapolri: Robot Polisi Masih Tahap Uji Coba, Tidak Gunakan Anggaran
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa robot polisi yang telah diperkenalkan oleh Polri tidak menggunakan anggaran negara karena masih dalam tahap uji coba.
Pernyataan ini disampaikan Kapolri sebagai tanggapan terhadap pertanyaan media mengenai polemik di masyarakat tentang biaya robot tersebut.
“Tidak menggunakan anggaran, karena masih uji coba,” ujarnya di Jakarta, Senin.
3. KPK Sita Dokumen Keuangan dari Rumah Dirut PT DNG
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menyita dokumen keuangan dari penggeledahan rumah Direktur Utama PT DNG, yang juga tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara, M. Akhirun Efendi Siregar (KIR), pada Jumat (4 Juli).
“Dari penggeledahan ini, tim menemukan berbagai dokumen dan catatan keuangan,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.
4. KPK Berpotensi Panggil Istri Menteri UMKM
Komisi Pemberantasan Korupsi membuka kemungkinan untuk memanggil Agustina Hastarini, istri Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman, sehubungan dengan surat yang viral mengenai permohonan dukungan untuk kegiatan "Misi Budaya" di Eropa.
“Nanti kami lihat dulu ya,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.
5. Polri Ajukan Tambahan Anggaran Rp63,7 Triliun untuk 2026
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp63,7 triliun untuk tahun anggaran 2026 dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.
Asisten Utama Kapolri Bidang Perencanaan dan Anggaran (Astamarena), Komisaris Jenderal Polisi Wahyu Hadiningrat, menjelaskan bahwa usulan anggaran Polri tahun 2026 berdasarkan Surat Kapolri tertanggal 10 Maret 2025 adalah sebesar Rp173 triliun. Namun, pagu indikatif yang ditetapkan adalah Rp109,6 triliun, sehingga ada kebutuhan tambahan anggaran sebesar Rp63,7 triliun.
