INDEF: Indonesia Perlu Siap Menghadapi Imbas Konflik Iran-Israel
Jakarta (BERITA HARIAN ONLINE) – Ahmad Heri Firdaus, peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), mengatakan bahwa Indonesia harus bersiap menghadapi dampak lanjutan dari konflik antara Iran dan Israel.
“Walaupun tidak berdampak secara langsung, konflik ini berpotensi memicu ketidakstabilan ekonomi global, termasuk sektor energi, perdagangan, hingga fiskal nasional,” ujar Ahmad dalam diskusi publik INDEF bertema “Dampak Perang Iran-Israel terhadap Perekonomian Indonesia” di Jakarta, Minggu.
Dia menambahkan bahwa Iran adalah salah satu negara dengan cadangan minyak terbesar ketiga di dunia. Jika pasokan minyak dari negara ini terganggu dan jalur perdagangan Selat Hormuz ditutup, harga minyak global bisa melonjak drastis.
“Negara-negara pengimpor minyak seperti Jepang dan Eropa bisa mengalami kenaikan biaya energi. Jika kita lihat, ekspor minyak Timur Tengah lebih besar ke China, India, Eropa, sehingga negara-negara tersebut terkena dampak lebih dahulu dibandingkan Indonesia,” jelas Ahmad.
Dari simulasi dengan model ekonomi Global Trade Analysis Project (GTAP), Ahmad memproyeksikan bahwa konflik Iran-Israel dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,005 persen.
Meski kecil secara angka, dampak tidak langsung bisa lebih besar jika mitra dagang utama seperti China dan Jepang juga terkena imbas. Analisanya memprediksi China dan Jepang mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi masing-masing sebesar 0,037 persen dan 0,048 persen akibat konflik ini.
Selain itu, Indonesia juga diperkirakan mengalami penurunan volume impor pada berbagai komoditas, dari hasil pertanian, pangan olahan, logam, tekstil, hingga produk petrokimia dan manufaktur berat.
Kenaikan harga input produksi akibat lonjakan harga minyak dan gas dapat menurunkan daya saing ekspor Indonesia. Dalam situasi ini, menurutnya, Pemerintah Indonesia perlu segera mengambil langkah-langkah antisipatif jangka pendek.
Prioritas utama adalah menjaga stabilitas harga BBM dan elpiji (LPG) di dalam negeri. Mekanisme subsidi perlu diperkuat agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan inflasi tidak meningkat tajam.
“Kita juga bisa melakukan diversifikasi sumber impor energi. Dengan begitu, kita bisa mengalihkan impor minyak dari negara-negara yang sedang berkonflik ke yang tidak. Oleh karena itu, percepatan kerja sama energi dengan negara-negara seperti ASEAN, Australia, atau lainnya perlu dilakukan. Jadi, mungkin ada kerja sama bilateral khusus dalam perdagangan energi,” sarannya.
Strategi lain adalah memperluas dan mendiversifikasi rantai pasok industri. Dunia usaha perlu didorong mencari mitra baru dalam penyediaan bahan baku agar tidak terlalu bergantung pada satu wilayah.
“Tidak hanya dari negara yang sama, tapi juga bisa didiversifikasi ke negara-negara lain untuk sumber bahan baku. Juga penting untuk mendorong investasi di sektor industri hulu, seperti pupuk, bahan bakar alternatif, serta barang intermediate sebagai bahan baku untuk industri pengolahan di Indonesia,” tambah Ahmad.
Dia juga mengimbau pemerintah untuk memetakan sektor-sektor yang paling terdampak, terutama manufaktur dan pertanian, sehingga kebijakan perlindungan dan stimulus bisa diimplementasikan secara tepat sasaran.
Langkah-langkah mitigasi ini, menurut Ahmad, sangat penting agar Indonesia tidak semakin terperosok ke dalam ketidakpastian global.
