Jakarta: Kabar Terbaru Ekonomi
Jakarta – Berita terkini mengenai pemasangan Vessel Monitoring System (VMS) atau Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) yang tidak diwajibkan bagi nelayan kecil, serta dimulainya pembangunan Tahap II IKN untuk periode 2025-2029, menjadi sorotan berita ekonomi kemarin.
KKP Tegaskan VMS Tidak Wajib untuk Nelayan Kecil
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengonfirmasi bahwa pemasangan Vessel Monitoring System (VMS) atau Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) tidak diwajibkan untuk kapal nelayan kecil. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Pung Nugroho Saksono, menyatakan di Jakarta bahwa kapal dengan bobot di bawah 5 GT dikecualikan dari kewajiban ini.
KAI Sediakan 821 Ribu Kursi untuk Libur Paskah
PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah menyiapkan 821.167 kursi untuk melayani penumpang selama libur panjang Paskah pada akhir pekan. Vice President Public Relations KAI, Anne Purba, menuturkan bahwa libur panjang seperti Paskah selalu dinantikan, sehingga KAI menambah kapasitas kursi agar masyarakat dapat bepergian dengan nyaman.
KKP dan Perjanjian Mutu dengan 38 Negara
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjalin perjanjian kesetaraan sistem mutu dengan 38 negara untuk mengatasi hambatan ekspor perikanan Indonesia ke luar negeri. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan (BPPMHKP), Ishartini, menyatakan bahwa perjanjian ini juga bertujuan meningkatkan volume dan nilai ekspor.
Garuda Indonesia Mendukung Ekspor Minyak Nilam
Maskapai nasional Garuda Indonesia mendukung ekspor produk minyak nilam asal Aceh ke Paris, Prancis. Pengiriman perdana dilakukan melalui rute Banda Aceh – Jakarta, dilanjutkan ke Amsterdam, dan berakhir di Paris, dengan mengangkut satu ton minyak nilam.
Pembangunan Tahap II IKN Dimulai
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, mengumumkan bahwa pembangunan Tahap II IKN untuk periode 2025-2029 telah dimulai. Proses lelang, serah kelola, dan pelaksanaan pekerjaan berikutnya segera dilaksanakan untuk mewujudkan Kota Nusantara sebagai ibu kota politik.
