Jakarta (BERITA HARIAN ONLINE) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Menahan Kapal Penangkap Ikan Filipina di Laut Sulawesi
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menahan sebuah kapal penangkap ikan yang berasal dari Filipina, yang diduga melakukan aktivitas penangkapan ikan ilegal di Perairan Kepulauan Talaud, Laut Sulawesi.
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Pung Nugroho Saksono (Ipunk), menyatakan bahwa penahanan kapal jenis pump boat bernama M/BCA CHRISTIAN JAME ini dilakukan oleh speedboat pengawasan Napoleon 17 saat menjalankan operasi.
"Armada pengawasan kami, Napoleon 17, yang dipandu oleh Stasiun PSDKP Tahuna, berhasil menahan satu kapal penangkap ikan asal Filipina yang mengambil hasil laut di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia," ungkap Ipunk saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.
Ipunk menjelaskan bahwa saat dilakukan penghentian dan pemeriksaan pada hari Jumat (11/4), kapal jenis pump boat ini tidak memiliki dokumen perizinan dari pemerintah Indonesia. Kapal tersebut ditemukan membawa tangkapan ikan tuna dan diawaki oleh tiga orang berkewarganegaraan Filipina.
"Kapal tersebut tidak memiliki dokumen perizinan dari pemerintah Indonesia, dengan jenis pump boat dan alat tangkap hand line, menargetkan tuna yang merupakan salah satu ikan dengan nilai ekonomi tinggi," jelas Ipunk.
Kepala Stasiun PSDKP Tahuna, Martin Yermias Luhulima, mengungkapkan bahwa penahanan kapal tersebut didukung oleh informasi awal dari nelayan setempat yang melaporkan adanya kapal dari Filipina masuk dan menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan 716, di Laut Sulawesi, yang berbatasan langsung dengan perairan Filipina.
"Kami menerima laporan dari nelayan bahwa ada kapal penangkap ikan Filipina yang masuk dan menangkap ikan di wilayah Indonesia, dan informasi ini kami tindaklanjuti dengan melaksanakan operasi pengawasan," kata Martin.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, terus berupaya mengelola sumber daya perikanan di Indonesia melalui kebijakan Ekonomi Biru.
Untuk itu, pihaknya tidak akan memberi toleransi kepada pelaku illegal fishing, karena tindakan tersebut dapat membahayakan keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesejahteraan nelayan Indonesia.
