Kelompok Masyarakat Sipil Laporkan Pengadaan Jet Pribadi KPU ke KPK
Jakarta (BERITA HARIAN ONLINE) – Sebuah koalisi masyarakat sipil, termasuk Transparency International (TI) Indonesia, Themis Indonesia, dan Trend Asia, telah melaporkan dugaan praktik korupsi terkait pengadaan jet pribadi oleh Komisi Pemilihan Umum RI kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Agus Sarwono, peneliti dari TI Indonesia, menjelaskan bahwa laporan ini berkaitan dengan pengadaan jet pribadi oleh KPU RI selama Pemilu 2024.
“Kami menemukan adanya kejanggalan, terutama nilai kontrak yang melebihi anggaran yang telah ditetapkan,” ungkap Agus kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada hari Rabu.
Agus menyatakan bahwa anggaran pengadaan pesawat jet pribadi untuk KPU RI hanya sekitar Rp46 miliar, namun kontrak yang berlaku dari Januari hingga Februari 2024 mencapai Rp65 miliar.
“Ada selisih yang signifikan, dan kami merasa penting bagi KPK untuk menyelidiki lebih lanjut,” tambahnya.
Selain itu, menurut hasil penelusuran dokumen pengadaan yang bersifat terbuka, Agus mengungkapkan bahwa terdapat kejanggalan dari pihak penyedia pesawat jet pribadi untuk KPU RI tersebut.
“Penyedianya relatif baru, berdiri pada tahun 2022, dan kemudian pada tahun 2024 terpilih sebagai penyedia pesawat oleh KPU. Lebih lanjut, perusahaan penyedia ini ternyata tidak memiliki pesawat,” jelas Agus.
Di sisi lain, peneliti dari Trend Asia, Zakki Amali, mengungkapkan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan jet pribadi oleh anggota KPU RI.
“KPU selalu mengklaim bahwa jet digunakan untuk daerah-daerah terpencil, tetapi analisa kami menunjukkan bahwa dari total perjalanan, sekitar 60 persen dari 59 perjalanan tidak menuju daerah terluar dan tertinggal,” ujar Zakki.
Oleh karena itu, Zakki berpendapat bahwa KPU RI sebaiknya tidak menggunakan anggaran negara untuk jet pribadi dan bisa memanfaatkan penerbangan komersial untuk tujuan seperti Bali, Surabaya, Banjarmasin, hingga Malang.
“Kami juga menemukan bahwa KPU menggunakan tiga pesawat, dua diantaranya terdaftar di Indonesia, dan satu terdaftar di luar negeri,” tutupnya.
