KPK Mempertanyakan Penyaluran Dana CSR oleh BI dan OJK ke Yayasan DPR
Jakarta (BERITA HARIAN ONLINE) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan ke yayasan yang dimiliki oleh anggota Komisi XI DPR RI.
“Mengapa dana CSR tersebut tidak disalurkan, misalnya, ke yayasan-yayasan yang tidak dimiliki oleh anggota Komisi XI DPR atau yang di luar penunjukan anggota Komisi XI DPR?” ujar Asep Guntur Rahayu, Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis malam.
Asep menyatakan bahwa hal ini menjadi pertanyaan besar bagi KPK dan akan diungkap dalam penanganan kasus dugaan korupsi terkait penyaluran dana CSR oleh BI dan OJK.
“Kami akan mengungkapnya dalam penanganan kasus ini,” tegasnya.
Saat ini, KPK sedang menyelidiki kasus dugaan korupsi dalam penyaluran dana program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) oleh Bank Indonesia, yang juga dikenal sebagai dugaan korupsi dalam penggunaan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan Penyuluh Jasa Keuangan (PJK) periode 2020–2023.
Kasus ini berawal dari laporan hasil analisis (LHA) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta pengaduan masyarakat. KPK memulai penyelidikan umum sejak Desember 2024.
Tim penyidik KPK telah menggeledah dua lokasi yang diduga menyimpan bukti terkait kasus ini.
Lokasi tersebut adalah Gedung Bank Indonesia di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, yang digeledah pada 16 Desember 2024, dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang digeledah pada 19 Desember 2024.
Pada tanggal 7 Agustus 2025, KPK menetapkan anggota Komisi XI DPR RI periode 2019–2024, Satori (ST) dan Heri Gunawan (HG), sebagai tersangka. Mereka saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2024–2029.
