LaNyalla Menerima Keluhan Petani di Madiun Mengenai Kendala Pertanian
Madiun (BERITA HARIAN ONLINE) – AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, anggota DPD RI asal Jawa Timur, menerima keluhan dari perwakilan kelompok tani di Kabupaten Madiun mengenai tantangan yang dihadapi dalam dunia pertanian di wilayah tersebut.
Dalam pernyataannya di Madiun, Senin, LaNyalla menjelaskan bahwa ketua Kelompok Tani Wetan Kali (Timur sungai) dan Kulon Kali (Barat sungai) di Desa Nglames, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun menyampaikan tantangan yang dihadapi petani setempat, terutama terkait dampak perubahan iklim dan infrastruktur pertanian yang masih kurang memadai.
“Saya merasa prihatin dengan berbagai masalah yang dihadapi oleh petani di Kabupaten Madiun,” ujarnya.
Suroso, perwakilan kelompok tani, mengungkapkan bahwa petani di wilayah Nglames dan sekitarnya sering kali mengalami kerugian akibat cuaca ekstrem dan banjir musiman yang sering merendam sawah mereka. Sungai yang meluap ke area pertanian lokal akibat air yang datang dari daerah hulu sering kali menghancurkan tanaman dan mengganggu musim tanam saat hujan lebat terjadi.
“Setiap kali hujan deras, air dari hulu melalui sungai di desa kami selalu meluap. Irigasi yang tersendat dan tanggul yang rusak sejak beberapa tahun lalu belum juga diperbaiki. Kami sudah melapor ke DPRD Kabupaten Madiun, namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut,” kata Suroso.
Selain masalah banjir, para petani juga mengutarakan kebutuhan mendesak terkait infrastruktur untuk mendukung produksi pertanian. Salah satunya adalah permintaan untuk menyediakan gudang penyimpanan pupuk dan benih serta alat pengering. Selama ini, pupuk dan benih disimpan di rumah warga, yang dinilai kurang aman dan tidak efisien.
“Kami juga memerlukan alat pengering padi. Saat musim panen tiba, terutama di musim hujan, harga gabah turun. Jika bisa disimpan dan dikeringkan terlebih dahulu, kami bisa mendapatkan harga yang lebih baik. Minimal satu mesin pengering berkapasitas 5 ton per kelompok tani,” tambahnya.
Permintaan lain yang diutarakan adalah alat pertanian seperti bajak, serta bantuan untuk mengembangkan peternakan sapi. Hal ini muncul karena lahan yang biasa disewa petani kini dialihfungsikan, salah satunya untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Suroso juga mengeluhkan tidak adanya subsidi listrik untuk petani.
Menurutnya, untuk musim tanam ke-3 (MT 3), ia bisa menghabiskan biaya listrik hingga Rp18 juta per musim tanam, karena masuk kategori pelanggan bisnis. Dengan demikian, margin keuntungan semakin kecil.
Menanggapi sejumlah tantangan tersebut, LaNyalla menegaskan bahwa sebagian besar masalah yang disampaikan berkaitan dengan kewenangan pemerintah provinsi, khususnya dalam pengelolaan irigasi dan DAS tingkat kabupaten dan provinsi.
“Saya akan segera berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Timur agar ada langkah nyata dalam menyelesaikan persoalan banjir dan irigasi ini. Tugas kami di DPD adalah mengawal aspirasi dari daerah agar sampai ke pemerintah pusat maupun provinsi,” ujar LaNyalla.
Ia juga menekankan pentingnya keberpihakan pemerintah terhadap petani, terutama dalam menghadapi dampak perubahan iklim.
Menurutnya, perubahan pola hujan, peningkatan suhu, dan cuaca ekstrem jelas mempengaruhi produksi dan pendapatan petani.
LaNyalla juga mendorong petani untuk terus menyuarakan aspirasinya dan tidak ragu berkomunikasi dengan wakil-wakil daerah.
“Pemerintah harus hadir memberikan solusi yang nyata. Mulai dari subsidi listrik untuk petani, penyediaan alat produksi, hingga penguatan kelembagaan kelompok tani. DPD RI adalah rumah besar bagi aspirasi daerah. Kami akan terus memperjuangkan kebutuhan dasar petani agar ketahanan pangan nasional tetap terjaga,” tutupnya.
