Menteri Kependudukan Puji Kota Tangerang atas Penurunan Stunting 11,2 Persen
Jakarta (BERITA HARIAN ONLINE) – Wihaji, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan juga Kepala BKKBN, mengungkapkan apresiasinya kepada Kota Tangerang yang sukses menurunkan angka prevalensi stunting hingga 11,2 persen pada tahun 2024.
Walaupun masih ada keluarga yang berisiko stunting di beberapa area, Wihaji menyatakan bahwa Kota Tangerang dapat dijadikan contoh teladan bagi daerah lain untuk terus bersinergi dalam mengurangi prevalensi stunting.
“Prevalensi stunting di Kota Tangerang ini sangat baik, hanya 11,2 persen, sedangkan rata-rata nasional adalah 19,8 persen. Saya mengucapkan terima kasih kepada wali kota, karena dari 10 balita hanya satu yang mengalami stunting. Harapannya, ke depan bisa mencapai zero stunting,” ujarnya saat mengunjungi salah satu rumah keluarga berisiko stunting di Desa Panunggangan, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang Banten, pada hari Selasa.
Ia menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar tidak terlalu banyak mengadakan diskusi, lokakarya, atau seminar terkait penurunan stunting, tetapi lebih fokus untuk langsung turun ke lapangan dan melihat kondisi masyarakat secara langsung.
Selain itu, Wihaji juga memuji inisiatif Pemerintah Kota Tangerang dalam merehabilitasi rumah tidak layak huni yang dilakukan bersama dengan berbagai kementerian/lembaga, termasuk sektor swasta.
“Tahun ini terdapat seribu rumah tidak layak huni yang direhabilitasi oleh wali kota dengan persetujuan DPRD. Jika anggarannya Rp30 juta per rumah, maka totalnya mencapai Rp30 miliar. Saya berterima kasih, ini adalah bagian dari dukungan harmonisasi persepsi dan program antara pemerintah pusat dan daerah,” jelasnya.
Ia menekankan pentingnya kerjasama semua pihak dalam menurunkan angka stunting, mengingat dari 280 juta penduduk Indonesia, terdapat 72 juta keluarga yang harus dicegah agar tidak mengalami stunting.
“Tidak semua bisa dijangkau, kita memiliki 72 juta keluarga dari 280 juta penduduk Indonesia. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, perlu kerjasama dengan pihak lain. BUMN memiliki CSR, korporasi juga memiliki CSR, yang penting tidak melanggar aturan dan langsung kepada penerima manfaat tanpa melalui kementerian,” tuturnya.
Sementara itu, Wali Kota Tangerang Sachrudin menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Tangerang memiliki berbagai program untuk menurunkan prevalensi stunting, seperti Gerakan serentak cegah stunting di tingkat kelurahan, Pemberian Makanan Tambahan berbasis pangan lokal, dan Dapur sehat atasi stunting bersama PKK.
Inovasi lainnya termasuk program Satu telur satu minggu (Sate Sami), layanan rujukan balita stunting bekerja sama dengan 34 rumah sakit, penguatan posyandu integratif, serta penggunaan data elektronik berbasis masyarakat melalui SIDATA dan e-PPGBM untuk memantau pertumbuhan balita dan ibu hamil.
Pemerintah Kota Tangerang juga mengoptimalkan peran pendamping keluarga, terutama dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), dan meningkatkan cakupan kunjungan ibu hamil dan balita ke fasilitas kesehatan.
