Menkop: Pembentukan 80 Ribu Kopdes Merah Putih Diharapkan Tercapai
Kami percaya bahwa target pembentukan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih dapat terpenuhi sebelum 12 Juli 2025.
Jakarta (BERITA HARIAN ONLINE) – Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyatakan optimisme bahwa tujuan pembentukan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih akan dicapai, setelah 40 ribu desa berhasil melaksanakan musyawarah desa khusus, yang merupakan syarat utama pembentukan dan pengesahan koperasi.
Setelah musyawarah desa khusus terlaksana, koperasi desa secara de facto telah dibentuk dan siap untuk disahkan secara hukum melalui notaris dan Kementerian Hukum.
Budi Arie mengungkapkan bahwa dari 12 wilayah pendampingan, Jawa Tengah mencatatkan jumlah tertinggi dengan 7.564 desa dari total 8.563 desa yang telah menyelenggarakan musyawarah desa khusus.
“Kami percaya bahwa target pembentukan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih dapat tercapai sebelum 12 Juli 2025. Tidak ada lagi alasan untuk takut, curiga, atau meragukan program ini,” ucap Budi Arie dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.
“Hampir setengah dari desa dan kelurahan telah bermusyawarah. Ini menunjukkan minat besar masyarakat terhadap koperasi sebagai pilar ekonomi desa,” tambahnya.
Setelah Jawa Tengah, Jawa Barat mencatat capaian tertinggi kedua dengan 74,70 persen desa telah menyelenggarakan musyawarah desa khusus. Diikuti oleh Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Lampung dengan pencapaian 84,47 persen.
Namun, beberapa daerah di bagian timur Indonesia seperti Papua, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan masih menunjukkan angka rendah, di bawah 2 persen.
Menkop menekankan bahwa wilayah tersebut akan mendapatkan perhatian khusus.
“Wilayah yang tertinggal akan kami dorong lebih intensif melalui pelatihan, pendampingan, serta kerjasama dengan pemerintah daerah dan tokoh adat setempat,” ujar Budi Arie.
Ia menegaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar program, melainkan strategi besar untuk membangun ekosistem ekonomi desa yang kuat dan berkeadilan.
“Koperasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan untuk mengatasi ketimpangan dan melawan dominasi ekonomi oleh segelintir pihak,” tuturnya.
