Menteri LH Mengimbau Pemda untuk Mengawasi dan Menegakkan Hukum Lingkungan di Tingkat Tapak
Jakarta (BERITA HARIAN ONLINE) – Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Lingkungan Hidup (LH), meminta pemerintah daerah (pemda) turut serta dalam pengawasan dan penegakan hukum sebagai bagian dari pelaksanaan tata lingkungan hidup di tingkat tapak.
Dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pengembangan SDM LH yang diadakan di Tangerang Selatan, Banten, pada hari Selasa, Menteri LH Hanif menekankan bahwa pembinaan dan pengawasan pengendalian lingkungan hidup di tingkat daerah harus dimulai dari tata lingkungan dan pengendalian pencemaran lingkungan serta penegakan hukum.
Saya telah menginstruksikan Deputi Gakkum untuk memberikan pendelegasian terutama kepada rekan-rekan di provinsi, mereka yang bertanggung jawab atas lingkungan hidup di tingkat provinsi untuk menegakkan hukum terhadap unit-unit yang izinnya diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup,” ujar Menteri Hanif.
Dengan adanya pembinaan dan pengawasan ini, lanjutnya, semua unit di tingkat tapak bisa diawasi oleh petugas lingkungan hidup di lapangan. Dengan demikian, pengawasan dapat dilakukan oleh petugas di tingkat provinsi serta kabupaten/kota untuk kegiatan yang izinnya dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup.
Menurutnya, pembinaan dan pengawasan ini sangat dibutuhkan saat Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan sebagai bagian dari visi Indonesia Emas 2045. Pembangunan ekonomi tersebut, katanya, akan berdampak pada aspek lingkungan hidup.
Oleh karena itu, dia meminta para pemangku kepentingan untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) pengendali lingkungan hidup agar siap melakukan pengawasan dan pembinaan hingga ke tingkat tapak.
“Jika SDM-nya tidak kita siapkan secara rinci sekarang, kita tidak akan pernah mengetahui berapa banyak SDM pengendali lingkungan hidup yang dibutuhkan dan belum bisa mengukur seberapa banyak pengawas lingkungan yang diperlukan,” kata Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq.
