Strategi Digitalisasi Pemerintahan Sulsel dan BRIN
Makassar (BERITA HARIAN ONLINE) – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) bersama Tim Peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) berkolaborasi untuk menyusun strategi transformasi digital pemerintahan di daerah tersebut.
Ristati Rahayu, Kepala Bidang Litbang Bappelitbangda Sulsel, berharap pada pertemuan di Makassar, Rabu, bahwa BRIN dapat memainkan peran penting dalam mempercepat digitalisasi pemerintahan.
“Kami mengharapkan BRIN, dengan kemampuan risetnya, dapat melakukan kajian menyeluruh dan menghasilkan panduan praktis berupa tools yang menjadi panduan bagi Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa (IPPD) dalam melaksanakan transformasi digital,” ujarnya dalam sebuah Focus Group Discussion (FGD) di Makassar.
Sementara itu, Andi Paisal dari Diskominfo SP Sulsel menjelaskan bahwa Indeks Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemprov Sulsel menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Indeks ini meningkat dari 2,05 (Cukup) pada 2021 dan 2022 menjadi 2,35 (Cukup), 3,09 (Baik) pada 2023, hingga 3,94 (Sangat Baik) pada 2024.
“Kami telah melaporkan berbagai pencapaian dalam digitalisasi, termasuk layanan publik, administrasi pemerintahan, keamanan informasi, dan integrasi data sektoral, serta manajemen keamanan informasi sebagai bagian dari tata kelola SPBE,” kata Andi.
Ahli Muda dan Ketua Tim Kerja Pengolahan Data dan E-Government pada Bidang Aplikasi dan Informatika (Aptika) Diskominfo SP Sulsel, Jafung Prakom, menambahkan bahwa penilaian pada indeks kematangan digitalisasi pemerintahan didasarkan pada 47 indikator dan telah menunjukkan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.
“Ini tentu mencerminkan komitmen Pemprov Sulsel di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui teknologi, dengan adanya Arsitektur dan Peta Rencana SPBE yang kami miliki,” terangnya.
Peningkatan tersebut berdampak pada Indeks Reformasi Birokrasi Pemprov Sulsel, yang naik dari 66,16 (Baik) dengan Predikat B pada 2022, menjadi 74,21 (Sangat Baik) dengan Predikat BB pada 2023, serta 81,74 (Memuaskan) dengan Predikat A pada 2024.
Ia berharap bahwa melalui kegiatan FGD ini, BRIN dapat memberikan kajian dan rekomendasi untuk meningkatkan indeks pemerintahan berbasis digital.
Dengan peningkatan signifikan pada kedua ukuran indeks tersebut, katanya, diharapkan ada sinergi positif dari semua pihak, termasuk organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemprov Sulsel.
“Selain itu, semua lapisan pemerintahan daerah diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang lebih baik melalui digitalisasi dan reformasi birokrasi yang sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo,” tutupnya.
