Indonesia dan PBB Memperkenalkan Peta Jalan Global Accelerator
Jakarta (BERITA HARIAN ONLINE) – Pemerintah Indonesia bersama PBB memperkenalkan Peta Jalan Global Accelerator Indonesia untuk mendukung upaya negara dalam menciptakan lapangan kerja dan menyediakan perlindungan sosial bagi yang paling membutuhkan.
Akselerator Global, yang diperkenalkan oleh Sekretaris Jenderal PBB pada 2021, bertujuan untuk mendorong pemulihan yang kaya lapangan kerja setelah pandemi COVID-19 serta mendukung negara-negara dalam membangun ekonomi yang lebih hijau dan inklusif.
“Peta Jalan Global Accelerator Indonesia dan program-program terkaitnya mendukung tiga prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 dan sejalan dengan program quick win Presiden,” ungkap Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Febrian Alphyanto Ruddyard dalam sebuah pernyataan pers di Jakarta, Selasa.
Fokus utama mencakup pertama, Prioritas Nasional 2 tentang ekonomi digital, hijau, dan biru. Kedua, Prioritas Nasional 4 yang berfokus pada pendidikan, pekerjaan vokasi, kesetaraan gender, serta pemberdayaan perempuan, pemuda, lansia, dan penyandang disabilitas.
Selanjutnya, Prioritas Nasional 6 menyoroti perlindungan sosial adaptif, integrasi data, layanan sosial dan perawatan, kewirausahaan, dan pemberdayaan ekonomi afirmatif.
Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Bappenas, Maliki, menyatakan komitmen Bappenas untuk memastikan program Akselerator Global memberikan dampak signifikan, terutama dalam meningkatkan kebijakan afirmatif terkait perlindungan sosial, pengembangan keterampilan, dan inklusi.
Program-program tersebut, dengan total nilai 3,15 juta dolar AS (sekitar Rp51,2 miliar), mendukung pelaksanaan Peta Jalan Indonesia terkait Akselerator Global Pekerjaan dan Perlindungan Sosial untuk Transisi yang Berkeadilan.
Indonesia, sebagai salah satu dari enam negara pelopor program ini di Asia dan Pasifik, sedang melaksanakan dua program di bawah inisiatif tersebut: pertama, sistem perlindungan sosial dan pengembangan keterampilan yang modern dan adaptif untuk transformasi Indonesia, dan kedua, mengatasi kesenjangan inklusi disabilitas dalam perlindungan sosial dan ketenagakerjaan di seluruh siklus kehidupan di Indonesia.
Program ini didukung oleh Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), Dana Anak-Anak PBB (UNICEF), Program Pembangunan PBB (UNDP), dan Bank Dunia.
Pejabat senior bersama perwakilan dari Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat dan Kementerian Ketenagakerjaan menekankan pentingnya perlindungan sosial yang terintegrasi dan inklusif serta pengembangan keterampilan seumur hidup dalam diskusi panel di Bappenas, Selasa.
Mereka menyoroti pentingnya pengembangan lapangan kerja yang inklusif dan perlindungan sosial, terutama dalam menghadapi perubahan teknologi, ekologi, dan demografi, termasuk perubahan iklim dan transisi energi.
Kepala Perwakilan PBB di Indonesia, Gita Sabharwal, menyatakan bahwa dengan membangun sistem perlindungan sosial yang modern dan adaptif, serta terkait dengan pengembangan keterampilan berbasis industri, inisiatif ini akan meningkatkan kesempatan kerja dan memperluas perlindungan sosial, terutama bagi yang paling rentan termasuk penyandang disabilitas.
“Inisiatif ini dapat menjadi model bagi negara lain dalam membangun sistem yang inklusif dan siap menghadapi masa depan,” katanya.
Program gabungan ini akan mengumpulkan rekomendasi untuk reformasi skema perlindungan sosial, mengidentifikasi bagaimana perlindungan sosial dapat diperluas kepada mereka yang belum tercakup oleh skema yang ada seperti penyandang disabilitas dan orang lanjut usia.
Program ini juga akan mengidentifikasi keterampilan hijau dan digital baru yang dibutuhkan, memperluas kesempatan ekonomi yang setara bagi yang paling rentan, dan meningkatkan sistem pengembangan keterampilan untuk pembelajaran seumur hidup yang berkelanjutan di negara ini.
Pendanaan program ini berasal dari Dana SDG Bersama dengan kontribusi dari Pemerintah Belgia, Denmark, Jerman, Republik Korea, Irlandia, Italia, Luksemburg, Monako, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Arab Saudi, Spanyol, Swedia, Swiss, dan Uni Eropa.
