Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Peran Danantara dalam Meningkatkan Investasi Indonesia
Jika investasi Danantara dapat menarik sektor swasta, maka Danantara bisa berperan sebagai katalisator
Jakarta (BERITA HARIAN ONLINE) – Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Indonesia, menegaskan pentingnya peran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dalam upaya meningkatkan investasi di tingkat nasional.
Sri Mulyani menyatakan bahwa sebagai badan pengelola investasi milik negara, Danantara harus berfungsi sebagai katalisator, bukan menyingkirkan peran sektor swasta.
“Peran Danantara akan sangat signifikan dalam menentukan kenaikan investasi kita, karena Danantara adalah milik negara. Jika dominan tanpa mampu menarik investor, akan terjadi crowding out.” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis.
Namun, katanya, jika Danantara mampu menarik lebih banyak partisipasi dari investor swasta, maka lembaga tersebut dapat menjalankan peran strategisnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.
“Apabila investasi Danantara bisa menarik sektor swasta, maka Danantara dapat menjadi katalisator. Ini adalah hal yang harus terus dikomunikasikan. Kami terus berkomunikasi dengan tim Danantara,” jelasnya.
Untuk diketahui, crowding out merupakan istilah yang menggambarkan situasi di mana investasi pemerintah yang besar justru menurunkan keterlibatan sektor swasta dalam investasi.
Peringatan ini muncul di tengah pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi yang lemah pada triwulan I 2025, yang hanya meningkat 2,1 persen secara tahunan (yoy).
Meskipun ekonomi nasional masih mampu tumbuh sebesar 4,87 persen (yoy) pada triwulan I 2025 di tengah ketidakpastian global, Menkeu menganggap pertumbuhan investasi yang lemah adalah sinyal yang harus diantisipasi.
“Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 5 persen, biasanya investasi juga harus tumbuh sekitar 5 persen, karena investasi mencakup 28 persen dari PDB kita,” ungkapnya.
Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyatakan bahwa Indonesia memerlukan investasi sebesar Rp8.297,8 triliun untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 6,3 persen pada 2026.
“Berdasarkan simulasi yang dilakukan oleh Bappenas, total investasi yang diperlukan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 6,3 persen pada tahun 2026 diperkirakan mencapai Rp8.297,8 triliun,” katanya.
Dari total kebutuhan investasi tersebut, investasi swasta diperlukan sebesar Rp7.467,1 triliun atau 89,99 persen, investasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rp480,8 triliun atau 5,79 persen, dan investasi pemerintah Rp349,91 triliun atau 4,22 persen.
Dengan keterbatasan investasi pemerintah, investasi dari BUMN dan sektor swasta menjadi penting.
Kebijakan investasi akan diarahkan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, mendorong keterlibatan BUMN dan sektor swasta dalam proyek-proyek bernilai tambah tinggi.
“Kami kembali menekankan pentingnya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran serta dukungan terhadap investasi produktif, terutama di sektor pertanian, energi, energi terbarukan, manufaktur, dan ekonomi digital,” ucap Menteri PPN.
