TII: Prabowo Diharapkan Mengadakan Wawancara yang Lebih Inklusif
Wawancara ini memang memberikan kesempatan bagi Presiden untuk menjelaskan sikapnya, namun sayangnya hanya diadakan dalam lingkup terbatas. Belum ada pelibatan publik secara luas dalam proses komunikasi ini
Jakarta (BERITA HARIAN ONLINE) – Felia Primaresti, pengamat kebijakan publik dari The Indonesian Institute (TII), menyarankan agar wawancara eksklusif Presiden terpilih Prabowo Subianto yang dilaksanakan di kediamannya di Hambalang, Bogor, akhir pekan lalu, sebaiknya dilakukan dengan lebih inklusif.
Wawancara eksklusif Presiden Prabowo tersebut dihadiri oleh sejumlah pemimpin redaksi media nasional, seperti tvOne, IDN Times, Narasi, Detikcom, SCTV-Indosiar, dan Harian Kompas.
Felia menekankan bahwa wawancara semacam ini memberi ruang bagi Presiden untuk menjelaskan posisinya, namun sayangnya hanya dilakukan di kalangan terbatas. Belum ada partisipasi publik secara luas yang terlibat dalam proses komunikasi ini, kata Felia dalam pernyataannya yang diterima di Bengkulu, Selasa.
Dia mengungkapkan bahwa wawancara tersebut merupakan momen penting untuk menyampaikan pandangan dan kebijakan kepada publik. Menurutnya, format wawancara ini belum cukup inklusif karena hanya melibatkan elite media.
Felia menekankan pentingnya keterbukaan dalam komunikasi pemerintah, terutama saat kebijakan-kebijakan yang diambil sedang mendapatkan kritik dan pertanyaan dari publik.
Dia mencontohkan pernyataan Prabowo tentang Undang-Undang TNI yang dianggap belum mencerminkan pemahaman mendalam terhadap isu yang ada.
Wawancara ini seharusnya menjadi jembatan untuk mendengarkan, bukan sekadar menyampaikan. Formatnya perlu lebih terbuka dan melibatkan beragam perspektif, termasuk dari masyarakat sipil dan kelompok yang selama ini kritis terhadap kebijakan pemerintah, ungkapnya.
Felia menyatakan bahwa komunikasi publik idealnya dibangun di atas prinsip inklusivitas, partisipasi, dan transparansi. Ia berharap ke depannya, Presiden membuka lebih banyak ruang dialog dengan masyarakat, tidak hanya dengan media arus utama.
Kepercayaan publik tidak bisa dibangun hanya melalui klarifikasi satu arah. Dibutuhkan ruang diskusi yang dinamis, terbuka, dan mendengarkan, katanya.
