Program Sekolah Rakyat: Harapan Baru bagi Masyarakat Kurang Mampu
Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menyatakan bahwa Program Sekolah Rakyat telah menghidupkan kembali harapan bagi masyarakat kurang mampu untuk bangkit, hidup lebih baik, dan mencapai impian mereka.
Dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu, Wamensos Agus Jabo Priyono menggambarkan bagaimana beberapa calon wali murid mengucapkan terima kasih dengan bersujud saat ia mengunjungi sejumlah Sekolah Rakyat di berbagai daerah di Indonesia.
“Apa artinya ini? Harapan kembali muncul di kalangan masyarakat miskin yang sebelumnya telah kehilangan harapan. Harapan ini kembali bersemi ketika negara meluncurkan program, yaitu Sekolah Rakyat,” jelasnya.
Agus Jabo juga mengungkapkan bahwa masyarakat berterima kasih kepada Presiden-Wapres RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang telah mendirikan sekolah tersebut.
Ia menilai ini adalah pertanda baik, menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya ingin menjadi penerima bantuan sosial pasif, tetapi juga ingin berpartisipasi aktif dalam pengembangan diri mereka.
“Artinya, kita harus mengubah pola pikir masyarakat, membuka ruang bagi harapan mereka, dan pemerintah harus hadir dengan program-program yang dapat menjawab kebutuhan mereka,” imbuhnya.
Wamensos menekankan bahwa Sekolah Rakyat saat ini sangat diperlukan oleh masyarakat kurang mampu, dengan dasar dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang telah melakukan penilaian terkait program tersebut.
Di samping itu, program pemberdayaan juga menyasar keluarga melalui berbagai inisiatif, seperti Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi), Program Keluarga Harapan (PKH), dan lainnya.
“Jadi, dari bantuan sosial pasif, kita ingin mengubahnya menjadi bantuan sosial aktif dengan intervensi seperti bantuan pemberdayaan usaha,” tegas Wamensos Agus Jabo Priyono.
Karena itu, Wamensos mengajak semua kementerian dan lembaga untuk bekerja sama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, karena tidak hanya Kementerian Sosial (Kemensos) yang memberikan bantuan sosial, tetapi juga berbagai kementerian dan lembaga lainnya sesuai peran masing-masing.
