Arab Saudi Tegas Menolak Pemindahan Warga Palestina dari Gaza
“Kami menolak keras pemindahan warga Palestina dari Gaza dengan dalih apa pun,” demikian pernyataan tegas dari Pangeran Faisal bin Farhan.
Ankara (BERITA HARIAN ONLINE) – Pada hari Jumat, Pangeran Faisal bin Farhan, Menteri Luar Negeri Arab Saudi, menegaskan bahwa Arab Saudi menolak semua upaya yang bertujuan untuk merelokasi paksa warga Palestina dari Jalur Gaza, apa pun alasannya.
Pangeran Faisal menekankan penolakannya terhadap pemindahan warga Palestina dari Gaza dengan dalih apa pun dalam konferensi pers setelah pertemuan Kelompok Kontak Gaza di sela-sela Forum Diplomasi Antalya di Turki.
Ia juga mengecam penggambaran rencana tersebut sebagai “migrasi sukarela,” dan menegaskan bahwa penggunaan istilah semacam itu tidak bisa diterima dalam situasi saat ini.
“Pembicaraan mengenai migrasi sukarela tidak dapat diterima ketika warga Palestina tengah kehilangan kebutuhan dasar untuk hidup,” tambahnya.
Presiden AS Donald Trump sebelumnya telah mengajukan gagasan untuk memindahkan 2,1 juta warga Palestina dari Gaza dan mengubah wilayah tersebut menjadi “Riviera”.
Menteri Saudi itu mendesak “gencatan senjata segera di Gaza dan menekankan pentingnya memastikan bantuan kemanusiaan bisa masuk ke wilayah terkepung itu tanpa hambatan.”
Serangan baru oleh tentara Israel terhadap Gaza terjadi pada 18 Maret, yang menghancurkan gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tahanan yang telah disepakati pada 19 Januari.
Sejak serangan oleh Hamas pada 7 Oktober 2023, lebih dari 50.800 warga Palestina, terutama wanita dan anak-anak, telah menjadi korban di Gaza. Kampanye militer Israel telah menghancurkan wilayah tersebut hingga hampir tidak dapat dihuni.
Pada bulan November lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk pemimpin Israel Benjamin Netanyahu dan mantan kepala pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Israel juga menghadapi tuduhan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait perang di wilayah tersebut.
Sumber: Anadolu
