Indonesia Menghadapi Tantangan Serius dalam Pengelolaan Penduduk
Bonus demografi bisa menjadi kekuatan besar apabila kita dapat memaksimalkannya. Namun, jika tidak dikelola dengan tepat, justru bisa berubah menjadi beban.
Semarang (BERITA HARIAN ONLINE) – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) menyoroti peluang bonus demografi yang dapat menjadi ancaman jika tidak dimanfaatkan dengan baik.
Sekretaris Kemendukbangga sekaligus Sekretaris Utama BKKBN Budi Setiyono, di Semarang pada hari Jumat, mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini dihadapkan pada tantangan dalam pengelolaan pertumbuhan penduduk, distribusi penduduk yang merata, serta peningkatan jumlah penduduk lanjut usia dan angka ketergantungan.
Ungkapan ini disampaikan dalam acara Konsolidasi Program Bangga Kencana tingkat provinsi dan kabupaten/kota tahun 2025 di Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah (Jateng), di Semarang.
Walaupun demikian, menurut Guru Besar Universitas Diponegoro Semarang tersebut, Indonesia juga memiliki peluang besar untuk mengambil manfaat dari bonus demografi yang diperkirakan terjadi pada tahun 2045.
“Bonus demografi bisa menjadi kekuatan besar apabila kita dapat memaksimalkannya. Namun, jika tidak dikelola dengan tepat, justru bisa berubah menjadi beban,” ujarnya.
Oleh karena itu, Kemendukbangga terus meningkatkan strategi nasional dalam menghadapi isu-isu kependudukan dan pembangunan keluarga.
Di samping isu demografi, Kemendukbangga juga menyoroti tantangan dalam pembangunan keluarga, seperti pernikahan dini, stunting, peran ayah dalam pengasuhan, hingga kualitas hidup lansia.
Setidaknya ada lima program unggulan atau Quick Win untuk menanganinya, yaitu Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting), Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya), Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), program Sidaya (Lansia Berdaya), dan pengembangan Al-SuperApps Tentang Keluarga.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah, Eka Sulistia Ediningsih, menyebutkan bahwa Jateng saat ini dijadikan sebagai salah satu “centre of excellence” untuk semua Quick Win secara nasional.
“Kelima Quick Win ini memerlukan dukungan penuh dari seluruh pemerintah daerah, khususnya organisasi perangkat daerah (OPD) KB kabupaten/kota, baik dari segi anggaran, SDM, maupun infrastruktur data dan layanan,” katanya.
Kegiatan ini, lanjutnya, dilakukan seiring dengan dialokasikannya anggaran Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Tahun Anggaran 2025 kepada seluruh kabupaten/kota di Jateng.
Ia menyebutkan total dana BOKB yang dialokasikan mencapai Rp390,97 miliar, serta terdapat Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp42,26 miliar, dengan target kinerja yang terukur.
“Untuk mencapai target itu diperlukan kerja sama yang kuat. Karena itu, kegiatan hari ini bertujuan memperkuat koordinasi teknis dan mempercepat implementasi indikator kinerja daerah melalui pemanfaatan dana BOKB dan DAK Fisik,” katanya.
Menurutnya, anggaran DAK subbidang KB, khususnya BOKB, terbukti sangat membantu kabupaten/kota dalam pelaksanaan program-program Kemendukbangga di daerah.
Pada tahun 2024, dari total pagu BOKB sebesar Rp384,88 miliar, terealisasi sebesar Rp368,17 miliar atau sekitar 95,66 persen, dengan capaian tertinggi Kabupaten Pemalang (99,91 persen), disusul Kabupaten Grobogan (99,77 persen), dan Kabupaten Kendal (99,56 persen).
Dalam kesempatan tersebut, juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Perwakilan BKKBN Jateng dengan OPD terkait pengendalian penduduk dan KB se-Jateng.
“Kami berharap ini menjadi momentum konsolidasi strategis, dan penguatan tata kelola program Bangga Kencana yang berbasis hasil dan sejalan dengan arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045,” katanya.
