Kemenkes Pastikan Penghentian Sementara PPDS Unpad Tidak Ganggu Pelayanan dan Pendidikan
Jakarta (BERITA HARIAN ONLINE) – Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa penghentian sementara Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesiologi di Universitas Padjadjaran, khususnya di RS Hasan Sadikin, tidak akan mempengaruhi layanan kesehatan spesialis di sana. Langkah ini merupakan bagian dari evaluasi sistem pendidikan.
Menurut pernyataan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, menjelaskan bahwa penghentian ini bersifat sementara dan dilakukan untuk memungkinkan evaluasi menyeluruh serta perbaikan dalam sistem pendidikan dokter spesialis yang diadakan oleh Universitas Padjadjaran di RS Hasan Sadikin.
Penghentian ini terjadi setelah insiden kekerasan seksual terhadap anggota keluarga pasien yang melibatkan Priguna Anugerah P, seorang peserta PPDS Anestesiologi Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran.
“Kami saat ini berfokus menyelesaikan kasus ini bersama pihak Unpad dan kepolisian untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang,” ujarnya.
Langkah ini telah mendapat koordinasi dan dukungan penuh dari Unpad sebagai institusi akademik penyelenggara pendidikan kedokteran.
Aji menambahkan bahwa pihaknya tidak ingin terlibat dalam polemik menanggapi kritik yang terkesan defensif dari beberapa pihak terkait penanganan kasus kekerasan seksual oleh peserta PPDS.
“Kemenkes selalu terbuka terhadap saran untuk memperkuat sistem pendidikan kedokteran di Indonesia,” katanya.
Sebelumnya, Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono, pada Kamis (10/4), menyatakan bahwa pihaknya menghentikan sementara PPDS Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran di RS Hasan Sadikin Bandung selama satu bulan untuk evaluasi.
Selain itu, pihaknya akan bekerja sama dengan kolegium anestesi untuk mengadakan tes The Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) guna memeriksa kesehatan mental para peserta.
Pada Jumat (11/4), Ketua Umum Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI), Budi Santoso, berharap Kemenkes dapat mengambil tindakan yang lebih bijaksana dan adil untuk mendukung kelanjutan pendidikan kedokteran.
Ini adalah ketiga kalinya Kemenkes menghentikan PPDS. Langkah ini dianggap kurang tepat karena dapat menghambat proses pendidikan dan mengganggu layanan kesehatan, terutama mengingat kurangnya dokter spesialis di Indonesia.
