Menteri LH Mendukung Inisiatif Pengembangan TPA-BLE di Banyumas
Banyumas (BERITA HARIAN ONLINE) – Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menyatakan dukungan penuh terhadap pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir Berbasis Lingkungan dan Edukasi (TPA-BLE) di Desa Wlahar Wetan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.
“Saya sepenuhnya mendukung upaya Banyumas dalam meningkatkan pengelolaan sampah,” ujarnya setelah mengunjungi TPA-BLE di Desa Wlahar Wetan, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, Sabtu.
Hanif menyatakan ketertarikannya pada sistem pengelolaan sampah di TPA-BLE Banyumas yang melibatkan sekitar 50 kelompok swadaya masyarakat (KSM).
Ia menjelaskan bahwa Bupati Banyumas memiliki kebijakan komersialisasi yang mengikutsertakan KSM dalam penanganan sampah.
“Di banyak kabupaten/kota, ini tidak berani dilakukan. Kebanyakan masih ditangani oleh bupati dengan keterbatasan kemampuan, sementara di Banyumas penyelesaian sampah dilakukan dengan pendekatan bisnis,” katanya.
Hanif memperkirakan bahwa penyelesaian masalah sampah di Banyumas sudah mencapai sekitar 70-80 persen, sementara di kabupaten lainnya belum maksimal meskipun sudah bersemangat 100 persen.
Oleh karena itu, model pengelolaan sampah yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Banyumas sangat memungkinkan untuk diadopsi di daerah lain.
“Bapak Presiden, melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, menargetkan penyelesaian sampah pada 2029 harus 100 persen. Di sini sudah lebih dari 80 persen,” ujarnya.
Hanif menjelaskan bahwa dari sekitar 500 ton sampah yang dihasilkan masyarakat Banyumas, sekitar 400 ton sudah terkelola di TPA-BLE, sehingga sisanya perlu segera ditangani.
Secara nasional, angka penyelesaian sampah saat ini baru mencapai 39 persen, meskipun upaya ini dimulai 10 tahun lalu.
“Pak Presiden mengharapkan peningkatan yang signifikan, dari 39 persen menjadi 100 persen pada 2029, dan pada 2025 angkanya diinginkan mencapai 50 persen,” katanya.
Hanif menambahkan, angka 50 persen tersebut membuatnya sebagai Menteri LH harus melakukan pengawasan ketat kepada bupati/wali kota dan gubernur yang mengelola sampah.
“Saya perlu bersikap sedikit tegas untuk memastikan angka 50 persen ini tercapai, karena dalam skenario RPJMN, penyelesaian sampah pada tahun 2025 wajib mencapai 50 persen. Saat ini saja baru 39 persen, ada gap 11 persen yang harus kita selesaikan dalam satu tahun,” jelasnya.
Sementara itu, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengatakan keberhasilan Banyumas dalam pengelolaan sampah dari hulu ke hilir telah diakui oleh berbagai pihak meskipun belum sempurna.
“Di hilirnya, saya sebenarnya menginginkan pengelolaan sampah di daerah tanpa menggunakan APBD,” katanya.
Namun, dalam pengelolaan sampah di Banyumas, telah terjadi penghematan APBD dari sebelumnya Rp30 miliar menjadi hanya Rp5 miliar.
Meskipun demikian, dia berharap tidak ada lagi alokasi anggaran dari APBD Kabupaten Banyumas untuk pengelolaan sampah ke depan.
“Saya berharap nol (tanpa APBD). Saat ini saya sedang mencari beberapa investor, dan insya Allah sudah dapat, syukur-syukur bukan nol, tetapi surplus, jadi sampah bisa menghasilkan APBD meskipun kecil,” katanya.
Sadewo menjelaskan bahwa investor di bidang pembuatan bijih plastik tertarik untuk berinvestasi di Banyumas.
Lebih lanjut, Menteri LH akan memberikan dukungan berupa bantuan peralatan untuk pengembangan TPA-BLE.
Selain itu, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup juga akan memberikan bantuan berupa pinjaman lunak kepada KSM dengan bunga 3 persen.
“Kementerian Pekerjaan Umum juga akan membantu dengan menyediakan gudang,” katanya.
Ia mengakui masih ada tantangan dalam pengelolaan sampah di Banyumas karena sungai-sungai di Kecamatan Gumelar masih digunakan masyarakat sebagai tempat pembuangan sampah.
Pihaknya masih mempertimbangkan apakah di Kecamatan Gumelar juga perlu dibangun TPA-BLE untuk menyelesaikan masalah sampah di wilayah tersebut.
“Jika sudah merata, saya yakin bisa mencapai zero sampah. Saya berharap zero sampah, zero alokasi APBD untuk pengelolaan sampah, bahkan bisa surplus APBD berkat pengelolaan sampah,” katanya.
Sadewo mengungkapkan bahwa produksi sampah di Banyumas saat ini mencapai 600 ton per hari, namun baru bisa terselesaikan 493 ton per hari.
“Itu yang terdeteksi, tadi Pak Menteri bilang teorinya di sini 900 ton per hari dengan jumlah penduduk 1,8 juta jiwa,” katanya.
