Kemenpar dan PHRI Bersinergi untuk Pemetaan Efisiensi Anggaran
Jakarta (BERITA HARIAN ONLINE) – Kementerian Pariwisata mengundang Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) untuk bersama-sama melakukan pemetaan dan menyusun strategi guna menghadapi dampak dari kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada kementerian/lembaga (K/L).
“Kami sedang berdiskusi dengan rekan-rekan di PHRI untuk memahami seberapa besar dampak efisiensi pemerintah secara angka,” ujar Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenpar Rizki Handayani Mustafa dalam konferensi pers UN Tourism 37th CAP-CSA di Jakarta, Rabu.
Rizki mengungkapkan bahwa efisiensi anggaran berdampak pada dinamika industri pariwisata, salah satunya terlihat dari menurunnya tingkat hunian hotel selama libur Lebaran.
Secara tidak langsung, kebijakan efisiensi ini juga mengakibatkan penutupan dua hotel di Bogor, Jawa Barat, yang menyebabkan sekitar 150 orang kehilangan pekerjaan.
Kondisi ini mendorong kedua pihak untuk memetakan kategori yang paling terdampak oleh kebijakan tersebut, seperti hotel leisure (bersantai) atau hotel dengan kegiatan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE).
“Selanjutnya, saya akan menanyakan berapa persen MICE yang terpengaruh dan berapa yang leisure. Hotel-hotel perlu mengidentifikasi ini berdasarkan kategori jenis, serta menghitung jumlah kedatangan wisatawan mancanegara dan lokal,” jelasnya.
Data ini penting agar semua pihak terkait dapat melihat dampaknya secara menyeluruh, mengingat tidak semua daerah mengalami dampak yang sama.
Karena itu, diperlukan strategi dan inovasi dari pengelola hotel untuk menjangkau pasar baru. Contohnya, memanfaatkan kegiatan menarik dari komunitas seperti kelompok penggemar otomotif atau komunitas minum teh yang sering dihadiri oleh wanita.
“Ada komunitas ibu-ibu yang mungkin menghabiskan sekitar Rp1 juta sekali bertemu hanya untuk menikmati teh. Mengapa tidak mengadakan acara tersebut di hotel? Tentukan lokasi hotel dan kombinasikan dengan aktivitas lainnya. Ini memang menantang, tetapi this is the situation where we need to be creative to create products,” ungkapnya.
Selain menyasar komunitas, hotel juga bisa mengadopsi konsep menarik dalam penyajian makanan yang menekankan keberlanjutan.
“Jika harga makanan sebelumnya Rp300 ribu, turunkan menjadi Rp200 ribu. Jika tidak bisa karena standar, mengapa tidak menurunkan jenisnya? Ini akan mengurangi limbah makanan hotel,” tambahnya.
Menurut Rizki, semua hotel di Indonesia perlu belajar dari Jepang yang sangat menaruh perhatian pada keberlanjutan dengan menyajikan makanan seperti kue lokal yang hanya dibungkus kertas dan disertai kisah asal muasalnya.
Di Jepang, bahkan selalu ada anjuran untuk mengambil makanan secukupnya agar tidak ada yang terbuang.
Apabila makanan tidak habis, pengunjung dianjurkan membawanya pulang. Pengalaman ini ia dapatkan saat menghadiri konferensi internasional di Prefektur Nara, Jepang beberapa waktu lalu.
Merujuk pada contoh tersebut, Rizki menegaskan bahwa pemerintah melalui Kementerian Pariwisata akan terus mendukung para pemangku kepentingan melalui promosi yang aktif serta memfasilitasi apa pun yang diperlukan.
“Dalam industri ini, kita harus menyadari tanggung jawab kita terhadap lingkungan. Industri, pelanggan, dan pemerintah semuanya memiliki tanggung jawab,” tutupnya.
